DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini menetapkan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Kawasan Tanpa Rokok; Kewajiban dan Larangan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok; Partisipasi Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; 1 P~H;:::Il 1R ::IV::It (f)l lIncl::lnp"-TJncl::lnp" D::Is::Ir NpP"::Ir::l oJ \., f..J c...> f..J ~ Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANG,MAHAESA KAWASANTANPAROKOK PERATURAN'DAERAHTANATIDUNG NOMOR09 TAHUN 2022 PROVTNST KATJMANTAN UTARA BUPATI TANA TIDUNG TENTANG

4.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap danj atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau yanpa bahan tambahan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokokbertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok pasif;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas :
a.kepentingan kualitas kesehatan manusia yaitu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokoksemata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan yaitu pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
c.kemanfaatan umum yaitu Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
d.keterpaduan yaitu dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
e.keserasian yaitu kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
f.partisipatif yaitu setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
g.keadilan yaitu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencermikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
h.transparansi dan akuntabilitas yaitu setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pasa16 Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

Pasal 5

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(3)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang,
5. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
6. b.tempat proses belajar-mengajar;
7. c.tempat anak bermain;
8. d.tempat ibadah;
9. e.fasilitas olahraga;
10. f.angkutan umum;
11. g.tempat kerja; dan
12. h.tempat umum.
13. f.meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
14. g.menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula. Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain meliputi:
15. a.lapangan olahraga;
16. b.stadion;
17. c.kolam renang; PasallO
18. a.masjid Zmushola;
19. b.gereja;
20. c.pura;
21. d.vihara; dan
22. e.klenteng.

BAB III

KAWASANTANPAROKOK Pasal 4 Kawasan Tanpa Rokokmeliputi:

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

b.tempat penitipan anak; Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a.area bermain anak; dan Pasal 8

Pasal 7

Tempat Proses Belajar- Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.sekolah;
b.universitas dan perguruan tinggi;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.tempat bimbingan belajar; dan
f.tempat kursus.
c.poliklinik;
d.puskesmas;
e.balai pengobatan;
f.posyandu; dan
g.temp at praktek kesehatan swasta. Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan KawasanTanpa Rokok,dalam bentuk:

Pasal 14

BABIV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

a.pasar modern;
b.pasar tradisional;
c.tempat wisata;
d.tempat hiburan;
e.hotel dan restoran;
f.tempat rekreasi;
g.halte;
h.terminal angkutan umum;
i.stasiun kereta api; dan J. bandar udara. Pasal 1'3 Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h yang meliputi:

Pasal 12

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yang meliputi:

a.perkantoran pemerintah;
b.perkantoran swasta; dan
c.industri.
b.speed boat; dan
c.angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan..

Pasal 11

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

a.bus umum;
d.tempat senam; dan
e.fasilitas olahraga lainnya.

Pasal 17

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan sebagai upaya untuk mewujudkan KawasanTanpa Rokokdi Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.sosialisasi dan kordinasi;
2. b.pemberian pedoman;
3. c.konsultasi; dan
4. d.monitoringdan evaluasi.

Pasal 16

Setiap Pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

a.melakukan pengawasan internal pada tempat danj atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
b.melarang semua orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
c.menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada temp at danj atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d.memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca danjatau didengar baik.

Pasal 15

(1)Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Setiap orangjbadan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, danjatau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(3)Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk temp at umum yang memiliki ijin untuk menjual Rokok.
1. a.mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
2. b.melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
3. c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok; dan
4. d.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

BAB VI

SATUANTUGASKAWASANTANPAROKOK

Pasal 19

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penerapan Kawasan Tanpa Rokokdi Daerah, Bupati membentuk Satuan Tugas KawasanTanpa Rokok.
(2)Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokokmempunyai tugas:

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…