DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai penataan organisasi daerah yang meliputi Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pembentukan dan Susunan PD, Bab III Pembentukan UPTD, Bab IV Staf Ahli, Bab V Kepegawaian, Bab VI Ketentuan Peralihan, dan Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dinas Daerah adalah Dinas daerah Kabupaten Tana Tidung.
5.Badan Daerah adalah Badan daerah Kabupaten Tana Tidung.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tana Tidung yang dipimpin oleh Camat.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan PD dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PD

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe C;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;
3. c.Inspektorat Tipe C;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.
(3)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B;
4. d.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C;
5. e.Dinas Perhubungan Tipe C;
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C;
7. g.Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tipe C;
8. h.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tipe B;
9. i.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C;
10. j.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C;
11. k.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
  1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C;
12. m.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B;
13. n.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A;
14. o.Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe B: dan
15. p.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C.
(4)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe B;
3. c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C;
4. d.Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tipe C; dan
5. e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A.
(5)Kecamatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf f terdiri atas :
1. a.Kecamatan Sesayap Tipe A;
2. b.Kecamatan Sesayap Hilir Tipe A;
3. c.Kecamatan Tana Lia Tipe B;
4. d.Kecamatan Betayau Tipe B; dan
5. e.Kecamatan Muruk Rian Tipe B.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja PD dan unit di bawahnya serta Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang PD.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Staf ahli berasal dari pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Pejabat aparatur sipil negara pada PD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Semua ketentuan yang mengatur tentang PD harus mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…