DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016

Nomor: 47
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Tana Toraja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun f999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dal Nepotisme (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomr 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Ttrgas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAE}UPATEN TANA TORA"IA.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(l) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja terdiri dari :

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri dari :
1. 1.Subbagian Program dan Evaluasi;
2. 2.Subbaglan Umum;
c.Bidang Kependudukan terdiri dari :
1. 1.Seksi Pendataan Penduduk;
2. 2.Seksi Penyuluhan dan Kependudukan;
3. 3.Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
d.Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
1. 1.Seksi Pengendalian Penduduk;
2. 2.Seksi Penyuluhan KB;
3. 3.Seksi Pembinaan Kesertaan KB;
e.Bidang Kesejahteraan Keluarga terdiri dari:
1. 1.Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. 2.Seksi Bina Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA;
3. 3.Seksi Bina Remaja;
f.Jabatan Fungsional.
g.Unit Pelalsana Teknis.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menJrusun dan merumuskan kebijakan teknis Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun ranczrngan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang kependudukan, bidang keluarga berencana dan bidang kesejahteraan keluarga;
7. g.mengoordinasikan dan menyelenggarakar kebijakan teknis di bidang kependudukan, bidang keluarga berencana dan bidang kesejahteraan keluarga;
8. h.menyelenggarakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang kependudukan, bidang keluarga berencana dan bidang kesejahteraan keluarga;
9. i.mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakal teknis di bidang kependudukan, bidang keluarga berencana dan bidang kesejahteraan keluarga;
10. j.menyelenggarakan kebijakan, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
11. k.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  1. 1.meyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.p€rumus€rn kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 5
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. e.pelaksanaan fungsi tain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2)Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :
1. a.men5rusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan fugas sehingga be4'alan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevalrrasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. g.mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kineq'a Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. h.mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informansi;
9. i.melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
10. j.melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
11. k.melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
  1. 1.melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. m.melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaar urusan rumah tangga Dinas;
13. n.melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
14. o.men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebljakan; dan 6
15. p.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi seb^gai berikut:
1. a.pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.penyusunan rencana program angg€rran;
3. c.penyelenggaraan urusan ketata usahaan rumah tangga, Umum dan Kepegawaian,organisasi serta hubungan msyarakat;
4. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan dan pengelolaan keuangan Dinas; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

(l) Subbagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan penyusunan Program Kegiatan Subbagian program dan Evaluasi di lingkungan dinas.

(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian program dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikal dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbegian program dan Evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencana€rn program kegiatan, dan evaluasi;
7. g.menghimpun dan menyajikan data dan informasi program kegiatan dan evaluasi kinery'a;
8. h.mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
9. i.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subb" gran program dan Evaluasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijalcan;
10. j.meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
11. k.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusarl ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga mengelola administrasi kepegawaian, serta administrasi keuangan. 7 (2f Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut:
1. a.menlrusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
7. g.melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
8. h.menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas di lingkungan Dinas;
9. i.mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera dan keprotokolan;
10. j.mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga Dinas;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventanisasi dan penghapusan barang;
12. l.menlapkan bahan dan men5rusun daftar inventarisasi barang scrta men5rusun laporan barang inventaris;
13. m.menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
14. n.menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
15. o.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
16. p.menyiapkan bahan dan men1rusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
17. q.menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, izin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
18. r.menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
19. s.mengoordinasikan dan menyiapkan bahan pen5rusunan tata naskah peraturan perundang-undangan;
20. t.menghimpun dan mensosidisasikan peraturan perundang-undangan;
21. u.melakukan urusan akuntansi, verifikasi kelengkapan administrasi penata usahaan keuangan Dinas;
22. v.melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan dan pelaporan keuangan; 8
23. w.men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
24. x.meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
25. y.melalsanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai derrgan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1)Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai ' ' tugas -mer.ru"nt, Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan urusan bidang KePendudukan.
(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.men]rusun rencana kegiatan bidang Kependudukan Penyuluhan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c.memantau,mengawasidanmengevaluasipelaksanaantugasdalam lingkungan bidang Kependudukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
3. d.menyusun r€urcangan' mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
4. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
5. a.melaksanakan penyiapan pemmusan kebijakan teknis bidang kependudukan;
6. b.mengoordinasilcan dan melaksanakan kebijakan teknis -bidang wndataan pendiiduk, bidang penyuluhan kependudukan dan bidang pelayanan informasi dan Pengaduan; c.mengoordinasikandanmelaksanakanpembinaanumumbidangpendataan peniuduk, bidang penyuluhan kependudukan dan bidang pelayanan informasi dan Pengaduan;
7. d.melakukan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. e.men5rusun laporan hasi-l pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
9. f.melalsanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (f)' Kepala Bidang mempunYai fungsi ;
1. a.perumusan kebijakan telrrris bidang Kependudukan;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kependudukan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kependudukan; 9
4. d.pelaksanaan administrasi dinas bidang Kependudukan;
5. e.pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

(1)Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh seoran8 Kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaisanakan program dan kegiatan Seksi Pendataan Penduduk'
(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' sebagai berikut: a.men)rusunrencanakegiatanSeksiPendataanPenduduksebagaipedoman dalam Pelaksanaan rugas;
1. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
2. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam - ii.rgr.,-,rrg"r, seksi-iendataan penduduk untuk mengetahui perkembangan mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangant pelaksanaan tugas;
3. d.menyusun rancangan' naskah dinas; mengikuti raPat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
4. f.merencalalan dan Penduduk; merumuskan kebijakan teknis Seksi Pendataan mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Seksi Pendataan Penduduk; melaksanakankoordinasidenganinstansiterkaitdalamrangkakelancaran pelaksanaan tugas; men5 tsun laporan hasil pelaksangn [gas. Seksi Pendataan Penduduk dan *.riU.at"t ""t n p.tti-bangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijkan; dan meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

oleh seorang KePala Seksi dalam memPersiaPkan bahan engoordinasikan Program dan

(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' sebagai berikut:
1. a.menJrusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan Kependudukan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan tugas; b.mendistribusikarrdanmemberipetunjukpelaksanaantugassehingga e c. h J k berjalan lancar;
2. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi lingkungan Seksi Penyuluhan Kependudukan; pelaksanaan tugas dalam mengoreksi, memaraf dan/atau
3. d.menyusun rancangan, naskah dinas; e mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; menandatangani
4. f.mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi penyuluhan Kependudukan;
5. g.melaksanalan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
6. h.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi pen5n:luhan Kependudukan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan' sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
7. i.meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
8. j.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

(1)seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan pen5rusun€rn teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.men5rusun rencana program kegiatan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. c.memantau, menga\r/asi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
7. g.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
9. i.menigkatkan kompetensi dan prestasi ke{a;
10. j.melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 39 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 39 Tahun 2025