DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu, Dengan Sistematika Sebagai Berikut ; 1,Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Pencegahan 4.Peran Serta Pemerintah Daerah Dan Masyarakat 5.Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza 6.Pembiayaan 7.Kemitraan Dan Jejaring Kerja 8.Jenis Obat 9.Sanksi 10.Ketentuan Penyidikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu yang dikelilingi oleh perairan laut dan memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, berpotensi negatif berupa meluasnya peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang harus dicegah dan ditanggulangi untuk membebaskan masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya;
c.bahwa pencegahan dan penaggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah agar pelaksanaaannya dapat lebih berdaya guna berhasil guna;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu; ~ 2 ~ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );
5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 );
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 );
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara ~ 3 ~ Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam proses atau yang telah diputus oleh Pengadilan;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif pada Gangguan Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit;
17.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 421/MENKES/SK/III/2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Pengguna NAPZA;
18.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Medik Gangguan Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit;
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ~ 4 ~ 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 47);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahn Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 57);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga dil ingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. ~ 5 ~
6.Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7.Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta seluruh obat yang mengandung Dekstromethorpan Sediaan Tunggal yang dibatalkan izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ( POM ).
8.Kegiatan P4GN adalah Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di Kabupaten Tanah Bumbu.
9.Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut penyalahgunaan NAPZA, adalah kegiatan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dokter.
10.Penyalahguna NAPZA adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak dan melawan hukum.
11.Rumah/Tempat Pemondokan, Hotel/penginapan adalah rumah/tempat pemondokan, hotel/penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.
12.Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
13.Tempat rekreasi dan hiburan, adalah tempat yang dipergunakan untuk pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Kepariwisataan di Kabupaten Tanah Bumbu.
14.Penanggung jawab badan adalah orang yang karena kedudukan atau kewenangannya bertindak untuk dan atas nama badan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16.Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang ~ 6 ~ dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17.Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
18.Rumah susun yang untuk selanjutnya disebut rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
19.Perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang dibentuk oleh para penghuni rumah susun untuk mengurus kepentingan bersama sebagai pemilik, penghunian dan pengelolaan rumah susun.
20.Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat Ketua RT/RW adalah Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dilokasi domisili orang atau badan.
21.Keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul.
22.Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam suatu wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
23.Rehabilitasi adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA berupa kegiatan pengobatan dan terapi yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan mengembalikan penyalahguna NAPZA ke masyarakat.
24.Relaps atau kambuh, adalah penyalahguna NAPZA yang telah sembuh dan kembali melakukan penyalahgunaan NAPZA.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan NAPZA adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh orang atau badan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan terhadap persyaratan penerimaan pegawai negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, penerimaan tenaga kerja pada badan dan/atau perseorangan, penerimaan ~ 7 ~ siswa/mahasiswa pada lembaga pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 4

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dengan mewajibkan kepada setiap Penanggung jawab dari:

a.keluarga;
b.masyarakat;
c.rumah hunian/perhimpunan penghuni rusun/tempat pemondokan/asrama/rumah toko;
d.tempat rekreasi dan hiburan;
e.hotel/penginapan;
f.lembaga pendidikan;
g.badan;
h.pemerintah daerah;
i.dewan perwakilan rakyat daerah; dan
j.media massa.

Pasal 5

Kewajiban penanggungjawab yang menyangkut Keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

a.memberi pendidikan keagamaan;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:
1. a.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; ~ 8 ~
2. b.menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
3. c.membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
4. d.meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta; dan
(3)Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan wilayahnya.

Pasal 7

Kewajiban penanggungjawab yang menyangkut rumah hunian/perhimpunan penghuni rusun/tempat pemondokan/asrama/rumah toko, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c meliputi antara lain:

a.melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada Ketua RT/RW;
b.mencantumkan peraturan rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/rumah toko di tempat yang mudah dibaca;
c.mengawasi rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/rumah toko dan penghuninya agar tidak menjadi ajang kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
d.turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tempat rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/rumah toko yang dikelolanya;
e.memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca; dan
f.melaporkan kepada Ketua RT/RW serta pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penghuni rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/rumah toko yang terlibat penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 8

Kewajiban Penanggungjawab yang menyangkut Tempat Rekreasi dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, meliputi antara lain:

a.memenuhi persyaratan dan peraturan perundang- ~ 9 ~ undangan yang berlaku;
b.mensyaratkan kepada setiap penerimaan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit;
c.mengawasi pengunjung dan lingkungan agar tidak terjadi dan atau tidak dijadikan ajang penyalahgunaan NAPZA;
d.turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tempat rekreasi dan hiburan yang dikelolanya;
e.memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
f.melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

Pasal 9

Kewajiban bagi Penanggungjawab yang menyangkut Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi antara lain:

a.memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.mensyaratkan kepada setiap penerimaan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas dari NAPZA dari rumah sakit;
c.turut serta dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA di hotel/penginapan yang dikelolanya;
d.memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
e.melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun tamu.

Pasal 10

Kewajiban bagi penanggungjawab yang menyangkut lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f , meliputi antara lain:

a.setiap lembaga pendidikan wajib mengatur dan mengawasi agar di lembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
b.memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan NAPZA;
c.melaksanakan sosialisasi secara rutin melalui kegiatan Masa Orientasi Studi (MOS) terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA;
d.melibatkan siswa dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di sekolah;
e.setiap lembaga pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif dengan orangtua/wali dan instansi terkait terutama dengan aparat keamanan dalam hal yang berkaitan dengan ~ 10 ~ penyalahgunaan NAPZA;
f.memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
g.melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik /karyawan/siswa/mahasiswa.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…