DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu. Maksud ditetapkannya penghargaan kepada Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu adalah dalam rangka menghargai dan menghormati jasa Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah Daerah dapat membentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap jumlah dan identitas Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan bukti dan/atau dokumen sejarah yang berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu. Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu diberikan penghargaan sebagai Pejuang Kabupaten Tanah Bumbu. Penganugrahan dilaksanakan pada saat Upacara Hari Jadi Tanah Bumbu. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembanguan Desa 1 Milyar di Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indoensia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG DANA PEMBANGUNAN 1 DESA 1 MILYAR DI KABUPATEN TANAH BUMBU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Desa 1 Milyar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Anggaran pembangunan desa 1 (satu) milyar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pos anggaran Dana Perimbangan Keuangan Desa dan Dana Bantuan Keuangan Desa dan Dana Transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.Menambah ayat (3) pada pasal 3 yang berbunyi bahwa untuk belanja pemerintahan desa serta adanya perubahan- perubahan regulasi /APBN cukup diatur dengan peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 10 Maret 2016 BUPATI TANAH BUMBU, MARDANI H. MAMING Diundangkan di Batulicin pada tanggal 10 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, SAID AKHMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (36/2016) BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA PENUNTUT KABUPATEN TANAH BUMBU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang :a. bahwa Kabupaten Tanah Bumbu berdiri setelah melalui sejarah yang panjang dan berliku;

b.bahwa Kabupaten Tanah Bumbu merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berada di bawah Pemerintah Pusat dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari upaya dan perjuangan Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
1. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PANITIA PENUNTUT KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemeintah daerah.
5.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6.Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
7.Hari Pahlawan adalah momentum sejarah tanggal perjuangan pahlawan lokal pada Kabupaten Tanah Bumbu.
8.Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
9.Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu adalah Panitia yang memperjuangkan pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu.
10.Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang dan atau badan yang telah berjasa, dalam rangka menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan atau badan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya penghargaan kepada Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu adalah dalam rangka menghargai dan menghormati jasa Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya penghargaan kepada Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu adalah agar masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya generasi yang akan datang mengetahui fakta dan sejarah serta tokoh pejuang yang terlibat dalam pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III

PENDATAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap jumlah dan identitas Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan bukti dan/atau dokumen sejarah yang berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Ahli waris dan masyarakat yang mempunyai data atau dokumen sejarah yang berkaitan dengan Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan menerbitkan Buku Sejarah Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu yang memuat secara lengkap fakta dan Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu yang memenuhi standar ilmiah.
(2)Tim sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) bertugas juga melakukan pengumpulan data sejarah, fakta serta dokumen terkait sejarah pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 6

(1)Tim sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur DPRD; dan
3. c.unsur tokoh masyarakat penuntut Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), melaporkan hasil penelitiannya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu dengan berdasarkan kepada laporan dari Tim.
(2)Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 8

(1)Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu diberikan penghargaan sebagai Pejuang Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Penganugrahan dilaksanakan pada saat Upacara Hari Jadi Tanah Bumbu.
(3)Penganugrahan dilakukan oleh Bupati dengan memberikan Tanda Penghargaan.
(4)Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya.

Pasal 9

(1)Bentuk tanda penghargaan berupa:
1. a.medali;
2. b.pengabadian nama; dan
3. c.penghargaan lainnya.
(2)Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan spesifikasi:
1. a.berbentuk segi lima berukiran Lambang Daerah bertuliskan “Pejuang Kabupaten Tanah Bumbu”;
2. b.bertalikan pita gantung berwarna kuning emas terbuat dari kain sutera dengan ukuran panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter); dan
3. c.bahan medali terbuat dari emas dengan nilai 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram).
(3)Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dengan penamaan jalan dan/atau penamaan bangunan.
(4)Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan spesifikasi dan klasifikasi Panitia Penuntut, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pejuang Kabupaten Tanah Bumbu wajib diundang sebagai tamu kehormatan pada:
1. a.peringatan hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu;
2. b.hari pahlawan lokal; dan
3. c.acara peringatan lainnya.
(2)Pada setiap acara sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan pemberian penghargaan lainnya kepada Pejuang Kabupaten Tanah Bumbu maupun ahli warisnya sesuai kemampuan daerah dan hanya dapat diberikan satu kali kepada penerima penghargaan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…