DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan. Ruang lingkup PGRM mencakup: bidang fisik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Organisasi penyelenggara PGRM yaitu tim pengarah PGRM, tim pembina PGRM, tim penggerak PGRM, dan agen PGRM. Gotong royong mandiri dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat secara swadaya terhadap program atau kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama. Gotong royong stimulan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau Kelompok Tani setempat, yang dikoordinasikan oleh agen PGRM. Gotong royong stimulan yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan dikoordinasikan oleh Agen PGRM dengan melibatkan Petugas Pengatur Air dan Ketua Kelompok Tani diwilayah kelompok tani bersangkutan. Jenis program atau kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong padat karya meliputi tetapi tidak terbatas pada: pembangunan jalan baru/jalan usaha tani; pembangunan/normalisasi saluran irigasi; pembangunan badan jalan; perkerasan jalan lingkungan; pembangunan rabat beton jalan lingkungan; dan pembangunan fasilitas lainnya. Program atau kegiatan gotong royong padat karya yang berasal dari usulan masyarakat atau Agen PGRM yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dilaksanakan oleh Agen PGRM bersama masyarakat setempat. Pembiayaan Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya bersumber dari: APBD, APB Desa, dana CSR, dan/atau sumber lainnya yang sah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pembangunan daerah memerlukan upaya bersama, sehingga diperlukan upaya yang dapat menggerakan masyarakat agar berdaya untuk secara bersama–sama bekerja dan terlibat aktif dalam pembangunan di daerahnya guna mencapai tujuan bersama;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan amanat pembangunan desa yang berlandaskan semangat gotong royong maka diperlukan ketentuan hukum yang mengatur secara komprehensip pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan melalui gotong royong guna mewujudkan sistem pembangunandesa/kelurahan yang terencana, terukur, terarah, berkelanjutan, sesuai kebutuhan masyarakat desa/keluarahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat Desa/ Kelurahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan padapenguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan social ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
8.Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PGRM adalah program penguatan gotong royong di Desa/ Kelurahan sebagai suatu nilai dasar pembangunan dengan semangat kebersamaan dan tolong menolong yang dilandasi semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat.
9.Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi suka rela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.
10.Gotong Royong Stimulan adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan biaya pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility/CSR.
11.Gotong Royong Padat Karya adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui APBD Desa atau DuniaUsaha/Perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility/CSR, yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat.
12.Tim Pengarah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pengarah PGRM adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
13.Tim Pembina Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pembina PGRM adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
14.Tim Penggerak Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PGRM adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan gotong royong.
15.Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yan gselanjutnya disingka tAgen PGRM adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan gotong royong.
16.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan PeraturanDaerah.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
19.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
20.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
21.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
23.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
26.Camat adalah Camat di Kabupaten Tanah Bumbu.
27.Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Tanah Bumbu.
28.Kepala Dusun/lingkungan adalah Kepala Dusun/ Lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu.
29.Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Tanah Bumbu.
30.Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani adalah Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani di KabupatenTanah Bumbu.
31.Petugas Pengatur Air adalah petugas pengatur air untuk keperluan irigasi dalam sistem pengelolaan pertanian tradisional.
32.Kawasan Pemberdayaan adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

PGRM dilaksanakan berdasarkan asas:

a.musyawarah;
b.kebersamaan;
c.keterbukaan;
d.aspiratif;
e.keberdayaan;
f.kemanfaatan; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

PGRM dilaksanakan dengan tujuan:

a.merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh- sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
b.mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan;
c.menumbuhkan rasa memiliki terhadap perencanaan program/kegiatan dan hasil pembangunan yang aspiratif dan berkualitas;
d.memberdayakan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat; dan
e.mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

PGRM terdiri atas:

a.gotong royong mandiri;
b.gotong royong stimulan; dan
c.gotong royong padat karya.

Pasal 5

Ruang lingkup PGRM mencakup:

a.bidang fisik meliputi:
1. 1.pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, prasarana persampahan, jamban, bedah rumah, dan lain-lain);
2. 2.pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih; dan
3. 3.pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman.
b.bidang ekonomi meliputi:
1. 1.penguatan peran koperasi dan lembaga perbankan dalam mendukung perekonomian masyarakat;
2. 2.pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat dan petani/nelayan miskin;
3. 3.pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian masyarakat seperti bendungan, saluran irigasi dan prasarana perekonomian lainnya;
4. 4.pengembangan budidaya pertanian tanamanpangan dan hortikultura; dan
5. 5.pengembangan objek wisata.
c.bidang sosial budaya meliputi:
1. 1.Penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. 2.Penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan massal;
3. 3.Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan dan pemakaman umum; dan
4. 4.meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Organisasi penyelenggara PGRM adalah sebagai berikut:

a.tim pengarah PGRM;
b.tim pembina PGRM;
c.tim penggerak PGRM; dan
d.agen PGRM.

Pasal 7

(1)Tim Pengarah PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah tim yang bertugas dan berwenang untuk memberikan arahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGRM.
(2)Tim Pengarah PGRM terdiri atas:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
4. d.Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin;
5. e.Kepala Kejaksaan Negeri BatuLicin;
6. f.Komandan Kodim Tanah Bumbu;
7. g.Komandan Lanal; dan
8. h.Kapolres Tanah Bumbu.
(3)Tim Pengarah PGRM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Tim Pembina PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah tim yang berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGRM dikecamatan.
(2)Tim Pembina PGRM terdiri dari:
1. a.Camat;
2. b.Kapolsek;
3. c.Koramil/Dan posramil; dan
4. c.Anggota DPRD Dapil bersangkutan;
(3)Tim Pembina PGRM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Tim Penggerak PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah timyang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGRM di desa/kelurahan.
(2)Tim Penggerak PGRM terdiri dari:
1. a.Kepala Desa/Lurah;
2. b.Babinsa; dan
3. c.Bhabinkamtibmas.
(3)Tim Penggerak PGRM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Agen PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah satuan penyelenggara yang berwenang dan berperan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya bersama dengan masyarakat.
(2)Agen PGRM terdiri atas:
1. a.agen PGRM Kecamatan;
2. b.agen PGRM Desa/kelurahan; dan
3. c.agen PGRM Kawasan Pemberdayaan.
(3)Keanggotaan Agen PGRM Kecamatan berjumlah 10 (sepuluh) orang.
(4)Keanggotaan Agen PGRM Desa/Kelurahan berjumlah 6 (enam) orang.
(5)Keanggotaan Agen PGRM Kawasan Pemberdayaan berjumlah 3 (tiga)orang.
(6)Agen PGRM dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…