DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Ruang lingkup pedoman ini berlaku untuk seluruh warga desa dan kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu yang akan membuat SPPFBT. Setiap SPPFBT wajib mendapat registrasi dari kepala desa/lurah. Persyaratan permohonan registrasi SPPFBT adalah: data pemohon; surat pengalihan penguasaan atas tanah; dan data dukung lainnya. Kepala desa/lurah wajib membentuk tim registrasi SPPFBT yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa/lurah yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota maksimal 3 (tiga) orang. Pengawasan terhadap pemberian register SPPFBT dilaksanakan oleh camat. Pelaporan hasil pemberian register SPPFBT wajib disampaikan camat kepada Bupati. Pelanggaran atas ketentuan dalam Perda ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di desa dan kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3996);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REGISTRASI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah selanjutnya disebut SPPFBT adalah bukti formal penguasaan atas tanah oleh seseorang dengan itikad baik, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.
6.Sistem Informasi Geografis selanjutnya disebut SIG adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi berefrensi geografis.
7.Registrasi adalah sebuah pendaftaran atau pencatatan dari pemohon guna mendapatkan Nomor Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
8.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
9.Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10.Kelurahan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
11.Camat Perpanjangan tangan Bupati untuk menjalankan Roda Pemerintahan dan memberikan Pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.
12.Kepala desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
13.Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
14.GPS adalah Global Positioning System atau Sistem Pemosisi Global adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan (synchronization) sinyal satelit.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1)Pedoman pembuatan SPPFBT bertujuan memberikan pedoman kepada warga, kepala desa/lurah dan camat dalam hal pembuatan SPPFBT.
(2)Manfaat dari pembuatan SPPFBT agar terwujudnya tertib administrasi guna membawa perbaikan administrasi pertanahan di desa/kelurahan khususnya dalam hal memberikan pembuatan SPPFBT untuk meminimalisir terjadinya kasus sengketa tanah di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman ini berlaku untuk seluruh warga desa dan kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu yang akan membuat SPPFBT.

BAB IV

KEWAJIBAN REGISTRASI

Pasal 4

Setiap SPPFBT wajib mendapat registrasi dari kepala desa/lurah.

BAB V

PROSEDUR REGISTRASI SPPFBT

Pasal 5

(1)Persyaratan permohonan registrasi SPPFBT adalah sebagai berikut:
1. a.data pemohon;
2. b.surat pengalihan penguasaan atas tanah; dan
3. c.data dukung lainnya.
(2)Kepala desa/lurah wajib membentuk tim registrasi SPPFBT yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa/lurah.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota maksimal 3 (tiga) orang.
(4)Hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Prosedur pembuatan SPPFBT adalah sebagai berikut:
1. a.pemohon mengajukan berkas permohonan kepada kepala desa/lurah;
2. b.kepala desa/lurah menerima dan meneruskan berkas pemohon kepada tim register SPPFBT; dan
3. c.tim register SPPFBT menindaklanjuti berkas pemohon.
(2)Hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERALATAN DAN BAHAN

Pasal 7

Peralatan dan bahan yang diperlukan untuk mendukung registrasi SPPFBT adalah sebagai berikut:

a.alat ukur (meteran);
b.alat GPS;
c.buku register tanah; dan
d.peralatan/bahan lainnya.

BAB VII

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Kepala desa/lurah dilarang memberikan register SPPFBT terhadap tanah yang:
1. a.berada dalam kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
2. b.berada dalam sempadan sungai dan pantai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.berada dalam sengketa penguasaan fisik;
4. d.dalam jaminan pihak manapun; dan
5. e.larangan-larangan lainnya.
(2)Kepala desa/lurah dilarang memberikan register SPPFBT jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6.
(3)Kepala desa/lurah berkewajiban:
1. a.memberikan register SPPFBT kepada setiap warga yang mengajukan permohonan dan memenuhi syarat; dan
2. b.menyampaikan laporan register SPPFBT kepada Camat secara berkala.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pengawasan terhadap pemberian register SPPFBT dilaksanakan oleh camat.
(2)Camat membentuk Tim Pengawasan terhadap pemberian register SPPFBT oleh kepala desa/lurah yang ditetapkan dengan keputusan camat.
(3)Struktur dan tugas tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pelaporan hasil pemberian register SPPFBT wajib disampaikan camat kepada Bupati.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…