DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Agro Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu. Sebelum dinyatakan dibubarkannya Perusahaan Daerah Agro Bersujud jajaran Direksi menyelesaikan kewajibannya dengan pihak ketiga. Laporan manajemen dan keuangan harus sudah diselesaikan sebelum dibubarkannya Perusahaan Daerah Agro Bersujud dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Biaya pembubaran Perusahaan Daerah Agro Bersujud menjadi beban Pemerintah Daerah. Beban biaya lain yang merupakan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Agro Bersujud menjadi tanggung jawab Direksi sebelum Perusahaan Daerah dinyatakan dibubarkan. Aset Perusahaan Daerah yang dibubarkan baik berupa aset tetap maupun aset lancar menjadi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Liquidasi Perusahaan Daerah Agro Bersujud, tidak dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dan tidak layak lagi sebagai badan usaha yang sehat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Agro Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 09 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Agro Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AGRO BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Agro Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu.
6.Aset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

(1)Sebelum dinyatakan dibubarkannya Perusahaan Daerah Agro Bersujud jajaran Direksi menyelesaikan kewajibannya dengan pihak ketiga.
(2)Laporan manajemen dan keuangan harus sudah diselesaikan sebelum dibubarkannya Perusahaan Daerah Agro Bersujud dan telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 3

(1)Biaya pembubaran Perusahaan Daerah Agro Bersujud menjadi beban Pemerintah Daerah.
(2)Beban biaya lain yang merupakan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Agro Bersujud menjadi tanggung jawab Direksi sebelum Perusahaan Daerah dinyatakan dibubarkan.

Pasal 4

(1)Penanganan penyelesaian pembubaran Perusahaan Daerah dilakukan oleh Tim Liquidasi.
(2)Tim Liquidasi beranggotakan unsur-unsur pemerintah kabupaten dan dapat menyertakan lembaga independen.

BAB III

ASET

Pasal 5

(1)Aset Perusahaan Daerah yang dibubarkan baik berupa aset tetap maupun aset lancar menjadi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Aset Perusahaan Daerah berupa Sumber Daya Manusia dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada Perusahaan Daerah lain sepanjang memenuhi kriteria dan kompetensi serta formasi yang diperlukan.

Pasal 6

Kepemilikan aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 7

(1)Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Agro Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Dengan telah dinyatakan dibubarkannya Perusahaan Daerah Agro Bersujud dengan Peraturan Daerah ini maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Pengawas, dan Direksi Perusahaan Daerah dilarang menggunakan, memanfaatkan dan mengatasnamakan Perusahaan Daerah dalam bentuk dan tujuan apapun.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 4 Juli 2016 BUPATI TANAH BUMBU, MARDANI H. MAMING Diundangkan di Batulicin pada tanggal 4 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, SAID AKHMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (95/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AGRO BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU I. UMUM Tujuan pendirian Perusahaan Daerah Agro Bersujudadalah sebagai satu sarana yang diarahkan untuk Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah khususnya sektor perkebunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Kelangsungan Usaha Perusahaan Daerah Agro Bersujudnomor : SP- 745/D5/05/2015 tanggal 4 Agustus 2015 menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kajian Penutupan Perusahaan Daerah tersebut diatas dengan pertimbangan bahwa Perusahaan Daerah dimaksud sudah tidak layak lagi melakukan aktivitas usahanya dan kelangsungan usaha tidak terjamin berkesinambungan sehingga tujuan pendiriannya tidak tercapai. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak menambah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Agro Bersujud. Namun Perusahaan Daerah ini tetap dapat menjalankan aktivitas usahanya meskipun tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Langkah lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah membentuk Perusahaan Daerah baru yang memiliki struktur manajemen yang sederhana dengan bidang usaha yang luas. Dengan hal tersebut diharapkan Perusahaan Daerah dapat kompetitip dan memberikan konstribusi nyata bagi perkembangan perkonomian daerah dan pembangunan daerah. Memperhatikan keadaan sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah daerah mengambil keputusan untuk membubarkan perusahaan daerah, sekaligus menunjuk Likuidatur guna memeriksa dan menyelesaikan proses likuidasi perusahaan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…