DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dengan ruang lingkup meliputi: pembangunan usaha agribisnis perkebunan; penunjang usaha agribisnis perkebunan; pengembangan usaha agribisnis perkebunan; perlindungan usaha perkebunan; pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial; penelitian dan pengembangan pembangunan perkebunan; forum komunikasi usaha perkebunan dan penanganan konflik; dan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, IUP-P yang mengalihkan kepemilikan perusahaan tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka Izin Usaha Perkebunan dicabut, dan selanjutnya hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. Setiap yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (5) perda ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Usaha perkebunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini diberi waktu paling lambat selama 1 (satu) tahun untuk penyesuaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan;
c.bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817,
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/ 3/ 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 179);
23.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
24.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2013 Nomor 2);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2008 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Dinas yang membidangi perkebunan adalah Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu.
6.Kepala Dinas yang membidangi perkebunan adalah Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu.
7.Tata Kelola adalahproseskebijakan dan aturan yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu kegiatan.
8.Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya), yang berprinsif memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
9.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10.Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
11.Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
12.Sistem Budidaya Tanaman Perkebunan adalah keteraturan tatanan pengusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan.
13.Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping.
14.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
15.Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
16.Perusahaan Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
17.Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan.
18.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan.
19.Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
20.Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
21.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
22.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
23.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
24.Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan atas nama Bupatikepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
25.Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan atas nama Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
26.Masyarakat setempat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
27.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perihidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
28.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
31.Bahan Olah Karet yang selanjutnya disebut Bokar adalah lateks dan/atau gumpalan yang dihasilkan pekebun, kemudian diolah secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
32.Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet (Hevea brasiliensis M).
33.Gumpalan Karet adalah lateks yang mengalami proses penggumpalan melalui cara alami (prakoagulasi) maupun penambahan bahan penggumpal dalam mangkok sadap, bak atau wadah lain.
34.Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh menurunkan mutu.
35.Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bokar.
36.Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bokor SIR, selanjutnya disebut STPP- Bokor SIR adalah dokumen tertulis yang dimiliki oleh pelaku usaha karet atau pedagang informal yang memperdagangkan Bokor SIR sebagai bentuk legalitas terdaftar dari dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan di Kabupaten Tanah Bumbu.
37.Pelaku Usaha Karet adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan/melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan Bokor SIR.
38.Pedagang Informal adalah perorangan yang melakukan kegiatan perdagangan Bokar SIR dalam skala kecil yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan.
39.Bahan Olah Komoditi Ekspor Standart Indonesian Rubber (SIR) selanjutnya disebut Bokor SIR adalah karet yang berasal dari lateks kebun dari pohon karet (Hevea bralisiensis M) berupa slab, lump, slab lum, ojol, sit angin (unsmoked sheet), sit asalan (smoked sheet), cutting, crepe, blocked sheets dan blanket.

Pasal 2

Pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas:

a.manfaat;
b.berkelanjutan;
c.keterpaduan;
d.kebersamaan;
e.keterbukaan; dan
f.berkeadilan.

Pasal 3

Pembangunan perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

a.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
b.meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
c.meningkatkan pendapatan daerah;
d.menyediakan lapangan kerja;
e.meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
f.menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
g.memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
h.memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan disekitar wilayah perkebunan.

Pasal 4

Fungsi pembangunan perkebunan, meliputi aspek:

a.ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional;
b.ekologi yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung; dan
c.sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Pasal 5

Ruang lingkup pembangunan perkebunan, meliputi:

a.pembangunan usaha agribisnis perkebunan;
b.penunjang usaha agribisnis perkebunan;
c.pengembangan usaha agribisnis perkebunan;
d.perlindungan usaha perkebunan;
e.pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial;
f.penelitian dan pengembangan pembangunan perkebunan;
g.forum komunikasi usaha perkebunan dan penanganan konflik; dan
h.pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PEMBANGUNAN USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN

Pasal 6

(1)Perencanaan pembangunan perkebunan meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan tata ruang pengembangan perkebunan terpadu;
2. b.menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rencana makro), rencana strategis pembangunan perkebunan serta rencana kerja pembangunan daerah perkebunan;
3. c.menyusun dan menetapkan perwilayahan/rayonisasi pengembangan budidaya dan industri perkebunan; dan
4. d.menyusun dan menetapkan model kelembagaan kemitraan antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitarnya.
(2)Penetapan rencana pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan pada:
1. a.kebijakan tata ruang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. b.keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
3. c.kajian lingkungan hidup strategis dan status lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu; dan
4. d.kebijakan pemerintah.

Pasal 7

(1)Perencanaan pembangunan perkebunan harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.
(2)Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup seluruh subsistem dalam sistem agribisnis perkebunan, yaitu:
1. a.sarana prasarana;
2. b.budidaya;
3. c.pengolahan hasil;
4. d.pemasaran hasil; dan
5. e.penunjang/pendukung sistem dan usaha agrobisnis yang terpadu, untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
(3)Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus mampu mendorong kemitraan dengan memberdayakan masyarakat yang berada disekitar areal perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakatdalam mendukung kegiatan agribisnis.

Pasal 8

(1)Pelaku usaha Perkebunan harus membuat perencanaan pembangunan kebun.
(2)Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan perencanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan khusus pengangkutan hasil perkebunan berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)Perencanaan pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identifikasi keberadaan tanah masyarakat hukum adat dan nilai-nilai budaya;
2. b.identifikasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi;
3. c.rencana pengelolaan lingkungan; dan
4. d.rencana pemantauan lingkungan, sebelum melakukan pembukaan lahan.
(4)Dalam penyusunan perencanaan pembangunan kebun, Pelaku Usaha Perkebunan harus mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi berdasarkan identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten.

Pasal 9

(1)Setiap penerima izin usaha perkebunan, wajib melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di dalam areal yang dikelola.
(2)Setiap penerima izin usaha perkebunan, wajib melakukan enclave atau relokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan konservasi di dalam atau di luar izin yang dikelola berdasarkan saran dan pertimbangan ahli/pakar flora dan fauna.
(3)Setiap penerima izin usaha perkebunan, wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pemberi izin dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pemberi izin wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan harus memperhatikan aspek kesesuaian lahan, kemampuan lahan, karakteristik dan tipologi ekosistem dan kearifan lokal.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…