DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini memuat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A; Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B; Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A; Dinas Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B; dan Badan. Selain itu, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah, sedangkan kelurahan merupakan perangkat kecamatan. Pada Dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9.Dinas Daerah adalah dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu.
11.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  5. 5.Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. 7.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  8. 8.Dinas Ketahanan Pangan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  9. 9.Dinas Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  12. 12.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  14. 14.Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan kecil;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  16. 16.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  18. 18.Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  19. 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp) dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
6. f.Badan terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.
(3)Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.Kecamatan Batulicin tipe A terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Batulicin; dan
  2. 2.Kelurahan Gunung Tinggi.
2. b.Kecamatan Kusan Hilir tipe A terdiri atas kelurahan pagatan;
3. c.Kecamatan Kusan Hulu tipe A;
4. d.Kecamatan Sungai Loban tipe A;
5. e.Kecamatan Satui tipe A;
6. f.Kecamatan Simpang Empat tipe A terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Kampung Baru; dan
  2. 2.Kelurahan Tungkaran Pangeran.
7. g.Kecamatan Mantewe tipe A;
8. h.Kecamatan Angsana tipe A;
9. i.Kecamatan Karang Bintang tipe A; dan
10. j.Kecamatan Kuranji tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali; dan
f.tata kerja yang jelas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah dan unit pelaksana teknis Dinas Daerah bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(4)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 8

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Jabatan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…