DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Pencabutan Beberapa Perda Kabupaten Tanah Bumbu yaitu: Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2005, Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2005, Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2005, Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2005, Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2006, Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2006, Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2006; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bersdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.45/0361/KUM/2015 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Jasa Survey di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0362/KUM/2015 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Tanah Bumbu, Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/00584/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten, Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/00735/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten dan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/00955/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8854 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pada Bidang Pertambangan:
9.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi;
10.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.45/0361/KUM/2015 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Jasa Survey di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
11.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0362/KUM/2015 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Tanah Bumbu;
12.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0231/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu;
13.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0232/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Usaha Pertambangan Umum;
14.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0285/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
15.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0318/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa;
16.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0400/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Tanah Bumbu; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI TANAH BUMBU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal 1

(1)Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari:

1.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
2.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 6 Seri C);
3.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan dan Sertifikasi di bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 7 Seri C);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengelolaan/Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 20 Seri C);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Seri E);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Jasa Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 11 Seri C);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 12 Seri C);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 50);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Alat Angkut dan Alat Berat Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 51);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Kegiatan Pembukaan Perkebunan dan Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 54);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah bumbu Nomor 20);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 63);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Media Elektronik, Komunikasi dan Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 8);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 11);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 15);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pada Bidang Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 11);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Jasa Survey di Kabupaten Tanah bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 6); dan
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 12).

(2)Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal BUPATI TANAH BUMBU, MARDANI H. MAMING Diundangkan di Batulicin pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, ERNO RUDI HANDOKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (222/2016)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…