DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 23 Tahun 2015

Nomor: 23
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya di Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan pembentukan Kecamatan tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya di Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 04, Seri D);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 05 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN KECAMATAN KUSAN RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
7.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaanya dan pertanggungjawabannya kepada yang menugaskan.
8.Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
11.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
12.Pembentukan Kecamatan adalah tindakan pembentukan Kecamatan baru dari wilayah Kecamatan yang memenuhi persyaratan.
13.Pusat Pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat layanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai dengan berdirinya kantor kecamatan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4

Kecamatan Kusan Tengah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kusan Hilir yang terdiri atas :

1.Desa Saring Sungai Binjai;
2.Desa Saring Sungai Bubu;
3.Desa Sepunggur;
4.Desa Sardangan;
5.Desa Satiung;
6.Desa Api-api;
7.Desa Pakkatellu;
8.Desa Manurung;
9.Desa Batarang;
10.Desa Mekar Jaya;
11.Desa Pulau Tanjung;
12.Desa UPT. Karya Bakti;
13.Desa Salimuran.

Pasal 5

Kecamatan Kusan Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kusan Hulu yang terdiri atas :

1.Desa Telukkepayang;
2.Desa Guntung;
3.Desa Mangkalapi;
4.Desa Tibarau Panjang;
5.Desa Darasan Binjai;
6.Desa Tapus;
7.Desa Hati’if;
8.Desa Batubulan;
9.Desa Tamunih;
10.Desa Dadap Kusan Raya.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kecamatan Kusan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah desa yang menjadi kewenangan Kecamatan Kusan Hilir akan berkurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
(2)Dengan terbentuknya Kecamatan Kusan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, luas wilayah, jumlah penduduk dan desa yang menjadi kewenangan Kecamatan Kusan Hulu berkurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Kecamatan Kusan Tengah mempunyai batas wilayah ;
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batulicin;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hilir;
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu.
(2)Kecamatan Kusan Raya mempunyai batas Wilayah :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mantewe;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu;
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuranji Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Satui;
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
(3)Batas wilayah sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pasal ini digambarkan dalam lampiran Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Ibukota Kecamatan Kusan Tengah berkedudukan di Saring Sungai Binjai.
(2)Ibukota Kecamatan Kusan Raya berkedudukan di Teluk Kepayang.

BAB IV

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 9

Kewenangan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya mencakup sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…