DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 25 Tahun 2015

Nomor: 25
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya suatu kondisi lalu lintas jalan yang selamat, aman, nyaman, tertib, /ancar, teratur dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat. Lokasi-lokasi penempatan/pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, APILL dilakukan oleh Kepala Dinas. Rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan larangan mempunyai kekuatan hukum setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasangan. Pada ruang lalu lintas, dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda-benda tandadisplay dan reklame, kecuali telah mendapat rekomendasi teknis lalu lintas dari Dinas. Ruas-ruas jalan di Daerah dibagi kedalam kelas-kelas jalan, yang meliputi jalan kelas I,jalan kelas II, Jalan Kelas IIIA, jalan kelas IIIB dan jalan kelas IIIC. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perencana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas jalan merupakan sistem penyelenggaraan lalu lintas yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daereh Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan kewenangan lintas Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Daerah;
12.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 1 Tahun 2014 tentangPembentukanProdukHukum Daerah;
13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
14.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas;
15.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
16.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas laik Jalan, Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Keroseri dan Bak Muatan Serta Komponen- komponennya;
17.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaran Bermotor;
19.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
20.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara parkir KendaraanBermotor Di Jalan;
21.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 4 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2008 Nomor 61 TambahanLembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 20);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Sususnan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2013Nomor14);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARMN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah.
3.Bupati adalahBupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tanah bumbu.
5.Dinas adalah instansi yang mempunyai tugas di bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas di bidang Perhubungan diKabupaten Tanah Bumbu.
6.Penyelenggaraan Lalu lintas jalan adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta pengaturan dan pengendalian penggunaan jalan yang ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas yang selamat, lancar, tertib, aman efisien dan efektif.
7.Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
8.Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9.Jalan Nasional/Negara adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Perhubungan.
10.Jalan Propinsi adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Bupati .
11.Pembinaan jalan adalah keglatan-kegiatan penanganan jaringan jalan, terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan program serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan.
12.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
13.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor.
14.Trotoar adalah bagian jalan yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki;
15.Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.
16.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
18.Rambu adalah salah satu dari kelengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
19.Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan alan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
20.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas selanjutnya dapat disebut APILL adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
21.Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk sistem jaringan untuk menyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
22.Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan adalah gambaran keadaan Jaringan Transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi.
23.Prasarana Jalan adalah segala kelengkapan jalan yang mendukung kegiatan lalu lintas jalan.
24.Kendaraan adalah sesuatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
25.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
26.Kendaraan tIdak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
27.Moda transportasi adalah sarana kegiatan transportasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintasan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya suatu kondisi lalu lintas jalan yang selamat, aman, nyaman, tertib, /ancar, teratur dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan lalu Iintas dan angkutan jalan agar dapat berjalan secara terpadu dengan moda transportasi lain diwujudkan dengan penyusunan Jaringan Transportasi Jalan.
(2)Jaringan Transportasi Jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan Transportasi jalan.
(3)Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan Transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan.
(4)Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur Jaringan tranportasi jalan.
(5)Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kebijaksanaan pengaturan lalu lintas, dilaksanakan dengan perencanaan lalu lintas yang meliputi inventarisi dan evaluasi tingkat pelayanan, penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan , penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

Pasal 5

Manajemen lalu lintas di jalan, dilaksanakan dengan rekayasa lalu lintas yang meliputi kegiatan:

a.perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan;
b.perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambut marka jalan APILL alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta alat pengamanan dan pengamanan jalan.

Pasal 6

(1)Setiap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu,marka jalan, APILL , alat pengendali, dan pengamanan pemakai jalan serta alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, bahan, warna, tatacara penempatan, pemasangan, pencabutan. pemindahan atau penghapusan rambu, marka jalan, APILL, alat pengendali serta alat pengawasan dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Pengadaan. pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi, lembaga dan badan usaha setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/pengesahan dari Kepala Dinas.
(2)Persetujuan/pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk :
1. a.penentuan lokasi dan penempatannya;
2. b.pengesahan persyaratan design teknis/gambar.

Pasal 8

(1)Pengaturan lalu lintas mellputl kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
(2)Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersifat perintah dan atau larangan harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau APILL.
(3)Lokasi-lokasi penempatan/pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, APILL sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), mempunyai kekuatan hukum setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
(2)Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas wajib mengumumkan/mensosialisasikan kepada pemakai jalan.
(3)Setelah jangka waktu 60 (enam puluh)) hari diumumkan pemakai jalan wajib mematuhi perintah dan larangan yang dinyatakan oleh rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL.

Pasal 10

Pencabutan atau penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan /arangan ditetapkan denganKeputusan Kepala Dinas setelah dievaluasi dan mendengar pendapat dari instansi terkait.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 25 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009