DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penanganan dan perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin, yang berasaskan kemanusiaan; keadilan sosial; nondiskriminasi; kesejahteraan; kesetiakawanan; Pemberdayaan; dan kepentingan terbaik untuk anak. Perda ini mengatur tentang hak, tanggung jawab, penanganan dan perlindungan anak yatim/piatu dan fakir miskin. Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk: pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan; penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; bantuan hokum, dan/atau pelayanan sosial. Pemerintah Daerah bertanggungjawab membantu penyediaan pelayanan perumahan untuk Fakir Miskin dan penyediaan tempat tinggal untuk Anak Yatim Piatu sesuai dengan kegiatan Pemerintah dan Provinsi, serta memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin. Setiap orang atau korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan dan perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanganan dan Perlindungan anak yatim piatu dan fakir miskin dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. 3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 32);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. 13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
13. 14.Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Penduduk adalah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu.
6.Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
7.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
8.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9.Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10.Anak Yatim/Piatu adalah anak yang telah meninggal orang tua laki- laki/perempuan, belum dewasa dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.
11.Anak Yatim-Piatu adalah anak yang telah meninggal kedua orang tuanya belum dewasa dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.
12.Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.
13.Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim/Piatu atau Anak Yatim-Piatu adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasiltas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Kabupaten Tanah Bumbu berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.nondiskriminasi;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan;
f.Pemberdayaan; dan
g.kepentingan terbaik untuk anak.

Pasal 3

Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Kabupaten Tanah Bumbu bertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin;
b.mempercepat penurunan jumlah Fakir Miskin;
c.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan dan perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin; dan
d.menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan penanganan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

BAB III

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Fakir Miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 5

Anak Yatim Piatu berhak:

a.mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
b.dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh keluarganya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut;
d.beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi di bawah bimbingan keluarga dan /atau wali;
e.memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
f.beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya demi pengembangan dirinya;
g.memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosoal secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya;
h.tidak dilibatkan di dalam peristiwa konflik dan politik;
i.memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritualnya.

Pasal 6

Fakir Miskin bertanggungjawab:

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d.berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Pasal 7

Anak Yatim Piatu bertanggungjawab:

a.menghormati keluarga, guru dan masyarakat;
b.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
d.beretika dan berakhlak mulia.

BAB IV

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM/PIATU DAN FAKIR MISKIN

Pasal 8

Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 9

Sasaran Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin ditujukan kepada:

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.kelompok; dan/atau
d.masyarakat.

Pasal 10

(1)Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengembangan potensi diri;
2. b.bantuan pangan dan sandang;
3. c.penyediaan pelayanan perumahan;
4. d.penyediaan pelayanan kesehatan;
5. e.penyediaan pelayanan pendidikan;
6. f.penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
7. g.bantuan hukum ; dan/atau
8. h.pelayanan sosial.
(2)Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
2. b.peningkatan kapasitas Fakir Miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
3. c.jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi Fakir Miskin;
4. d.kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
5. e.koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…