DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang penetapan Anggaran pembangunan desa 1 milyar bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu, melalui pos Anggaran Dana Perimbangan Keuangan Desa dan Dana Bantuan Keuangan Desa. Penggunaan dana yang diterima oleh desa dari Pemerintah Daerah dipergunakan untuk: pemberdayaan Masyarakat Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada; pembangunan infrastruktur; dan biaya operasional pemerintahan Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembanguan Desa 1 Milyar di Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA 1 MILYAR DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah kabupaten tanah bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah bupati tanah bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tanah bumbu.
5.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.Dana Alokasi Desa adalah yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
11.Kekayaan Desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa.
12.Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrument bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara merata kepada desa yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Meningkatkan percepatan pembangunan di desa.
(2)Meningkatkan kemandirian dan daya saing desa.
(3)Penguatan kelembagaan aparatur desa dan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

ANGGARAN

Pasal 3

(1)Anggaran pembangunan desa 1 (satu) milyar bersumber Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pos anggaran Dana perimbangan Keuangan Desa dan Dana Bantuan Keuangan Desa.

Pasal 4

(1)Penggunaan pembangunan desa 1 (satu) milyar wajib ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.
(2)Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan dalam musrembang desa.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA 1 MILYAR

Pasal 5

Penggunaan dana yang diterima oleh desa dari Pemerintah Daerah dipergunakan untuk :

a.pemberdayaan Masyarakat Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada;
b.pembangunan infra struktur; dan
c.biaya operasional pemerintahan Desa.

BAB V

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Tata cara penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban dana pembangunan 1 (satu) milyar akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:

a.pembinaan melalui pemberian pedoman dan standar pelaksanaan; dan
b.perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 8

(1)Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Pembangun Desa 1 (satu) milyar, maka Bupati dapat memberikan penghargaan.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Dana Pembangun Desa 1 (satu) milyar dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…