DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Tujuan 3.Penambahan Penyertaan Modal 4.Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Kalimantan Selatan telah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2011);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6.Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai tambahan modal BUMD dan/atau modal Pihak Ketiga, dan dikelola secara korporasi.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (PT. BPD Kalsel) adalah badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang sipisahkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penambahan penyertaan modal daerah bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah yang berasal dari dividen.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PT. BPD Kalsel sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 14.000.000.000,- (Empat belas milyar rupiah).
(2)Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan Penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal PT. BPD Kalsel Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal untuk tahun berikutnya, maka penambahan penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Pengawasan dilakukan oleh Bupati dengan menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(2)Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi penilaian daerah dalam hal melakukan penambahan penyertaan modal selanjutnya.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan dibidang organisasi PT. BPD Kalsel dan usaha mikro, kecil dan menengah yang secara profesional bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. ditetapkan di Batulicin pada tanggal 24 september 2014 BUPATI TANAH BUMBU, TTD MARDANI H. MAMING diundangkan di Batulicin pada tanggal 24 september 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, TTD SAID AKHMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (133/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2012 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 April 2013 di Banjarmasin bahwa diantaranya menyetujui pembagian laba bersih setelah pajak dan pencadangan atas hasil usaha Bank dan menyetujui pembagian deviden atas hasil usaha Tahun Buku 2012. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki share pengendapan setoran modal Tahun 2012 sebesar 2,4972%. Berdasarkan prosentase setoran modal tersebut kabupaten Tanah Bumbu memperoleh deviden sebesar Rp. 2.168.304.508 (Dua milyar Seratus enam puluh delapan juta Tiga ratus juta Empat ribu lima ratus delapan rupiah). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2012 juga menyetujui komitmen rencana setoral modal pemegang saham tahun buku 2013 dan tahun buku 2014 masing-masing untuk kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). Komitmen dan rencana penambahan penyertaan modal Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun 2013 tidak terealisasi sehingga di tahun 2014 diharapkan Kabupaten Tanah Bumbu dapat melakukan penambahan penyertaan modalnya. Bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke dalam modal PT. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah dianggarkan dalam DPA Pembiayaan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 ayat (1) Realisasi Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a.Penyertaan modal pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
b.Penambahan penyertaan modal Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
c.Penambahan penyertaan modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)
d.Penambahan penyertaan modal Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…