DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Tahun Anggaran 2014, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Tujuan 3.Penyertaan Modal 4.Penggunaan Dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama diperlukan modal awal untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Anggaran dan Kegiatan Perusahaan;
c.bahwa modal awal Perusahaan Daerah Batuliocin Jaya Utama telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah pada Rekening Pengeluaran Pembiayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH BATULICIN JAYA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal awal BUMD dan/atau modal Pihak Ketiga, dan dikelola secara korporasi.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
8.Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah bertujuan memberikan modal awal pengelolaan Perusahaan Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan dan usahanya sehingga tujuan pendirian Perusahaan Daerah dapat tercapai.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 sebagai modal awal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal untuk tahun berikutnya, maka penambahan penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Penggunaan dana penyertaan modal oleh Perusahaan Daerah dilakukan secara efisien dengan mengutamakan bidang usaha yang layak usaha.
(2)Bidang usaha yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kajian dan analisa yang komprehensip.

Pasal 6

(1)Pengawasan pengelolaan dan penggunaan dana penyertaan modal dilakukan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
(3)Badan Pengawas Perusahaan Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. ditetapkan di Batulicin pada tanggal 24 September 2014 BUPATI TANAH BUMBU, TTD MARDANI H. MAMING diundangkan di Batulicin pada tanggal 24 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, TTD SAID AKHMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (134/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH BATULICIN JAYA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama didirkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2013 dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, proses percepatan kesejahteraan masyarakat, menggerakan dunia usaha di daerah, mengatasi pengangguran serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagi hasil usaha. Pengelolaan Perusahaan Daerah ditujukan pada bidang usaha utama yakni Pertambangan, Kepelabuhanan, Peternakan, Perkebunan dan Jasa Konstruksi. Guna menjalankan pengelolaan Perusahaan Daerah diperlukan modal usaha. Mengingat statusnya sebagai Perusahaan Daerah yang kepemilikannya sahamnya maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modalnya ke dalam Perusahaan Daerah. Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah didasarkan pada kemampuan keuangan daerah. Dana penyertaan modal Pemerintah Daerah telah dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014 pada Rekening Pembiayaan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 ayat (1) ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…