DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembiayaan Operasional Pendidikan. Pemberian Pembiayaan Operasional Pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan standar minimal biaya operasional satuan pendidikan, sehingga siswa dibebaskan dari kewajiban membayar iuran rutin untuk biaya operasional sekolah. Perhitungan besar Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu untuk tiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati menurut aturan Perundangan-undangan yang berlaku. Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana bantuan oleh sekolah. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dan penyaluran dana bantuan operasional diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Operasional Pendidikan; Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12.Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahanan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN OPERASIONAL PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
7.Sekolah, disebut juga Satuan Pendidikan, adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta di Kabupaten Tanah Bumbu.
8.Kepala Sekolah adalah Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SLB, serta SMA/MA/SMK.
9.Bendahara Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap pada masing–masing sekolah yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk mendukung kelancaran tugas pertanggungjawaban BOP/BOMM.
10.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
11.Dana Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukkan bagi Satuan PAUD, SD/MI, SMP/MTS, dan SLB sebagai salah satusumber pembiayaan operasional satuan pendidikan.
12.Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat BOMM adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan diperuntukkan bagi Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satusumber pembiayaan atas kebutuhan operasional pendidikan satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Pembiayaan Operasional Pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan standar minimal biaya operasional satuan pendidikan, sehingga siswa dibebaskan dari kewajiban membayar iuranrutin untuk biaya operasional sekolah.

Pasal 3

Pemberian Dana BOP dan BOMM bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar semua penduduk usia sekolah dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah mendapatkan layanan pendidikan sesuai Standar Nasional.

BAB III

JENIS PEMBIAYAAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 4

Pembiayaan Operasional Pendidikan terdiri atas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SLB serta Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk jenjang SMA/MA/SMK.

Pasal 5

Perhitungan besar Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu untuk tiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati menurut aturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

SASARAN

Pasal 6

(1)Sasaran pemberian bantuan operasional adalah semua sekolahnegeri dan sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional berdasarkan aturan yang berlaku.
(2)Jumlah siswa yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran dana bantuan operasional di setiap sekolah ditentukan sebagai berikut:
1. a.jumlah siswa warga Kabupaten Tanah Bumbuminimal 95%
2. b.jumlah siswa dari luar Kabupaten Tanah Bumbu maksimal 5%;

BAB V

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Satuan biaya, tata cara penyaluran, tata cara penggunaan dan tata cara pelaporan dana BOP dan BOMM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana bantuan oleh sekolah.
(2)Pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1)Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dan penyaluran dana bantuan operasional diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Tanah Bumbu yang mengatur tentang pemberian bantuan operasional pendidikan beserta seluruh aturan turunannya dinyatakan tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…