DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu diubah, yaitu penambahan pengertian tentang Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Penghapusan; tujuan Penyertaan Modal Daerah; Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setingi-tingginya sebesar Rp.105.764.452.300,00 (seratus lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang dibayarkan mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB IIIA terkait Pengelolaan Penyertaan Modal Berupa Barang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu melebihi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga perlu di ubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4576);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4812);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 5533);
11.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah bumbu Tahun 2006 Nomor 15);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ATANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU. Pasal I Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka baru yaitu angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu.
9.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
10.Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disingkat PDAM Bersujud adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertangggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
13.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
1. a.mengembangkan kapasitas usaha;
2. b.optimalisasi pengelolaan barang milik daerah;
3. c.meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat; dan
4. d.meningkatkan pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

3.Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setingi-tingginya sebesar Rp.105.764.452.300,00 (seratus lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang dibayarkan mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

4.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB IIIA, sehingga BAB IIIA seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Barang milik daerah yang menjadi penyertaan modal daerah diserahkan terimakan kepada PDAM Bersujud dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.
(2)Serah terima barang milik daerah dilakukan antara Pengelola Barang dengan PDAM Bersujud.
(3)Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat
1. a.jenis, jumlah dan spesifikasi;
2. b.tahun perolehan;
3. c.nilai perolehan;
4. d.nilai buku;
5. e.lokasi barang milik daerah; dan
6. f.sumber perolehan (APBN/APBD).

Pasal 7B

Barang milik daerah yang telah diserah terimakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A berubah statusnya menjadi barang milik daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dicatat pada daftar barang milik PDAM Bersujud dan dilakukan penghapusan yang meliputi:

a.penghapusan dari daftar barang pengguna oleh Pengguna Barang; dan
b.penghapusan dari daftar barang milik daerah oleh Pengelola Barang.

Pasal 7C

(1)PDAM Bersujud sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah yang telah diserah terimakan.
(2)Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PDAM Bersujud.

Pasal 7D

Direktur PDAM Bersujud menetapkan kebijakan pengelolaan barang sesuai dengan Standar Akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 15 Januari 2018 BUPATI TANAH BUMBU, ttd MARDANI H. MAMING Diundangkan di Batulicin pada tanggal 15 Januari 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, ttd ERNO RUDI HANDOKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7/2018)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…