DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Pendirian BUM Desa; Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; Penghargaan dan Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; Penyelesaian perselisihan; Penggabungan dan Pembubaran; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka diperlukan suatu badan usaha terpadu yang dapat menghimpun dan usaha perekonomian masyarakat Desa;
c.bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah suatu Lembaga/Badan Perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6.Kerjasama antar Desa adalah yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/kerjasama antar desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
7.Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8.Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa yang dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10.Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12.Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah suatu dokumen yang menjadi landasan operasional BUM Desa.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan berpotensi dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi:

a.pendirian BUM Desa;
b.pengurusan dan pengelolaan BUM Desa;
c.Penghargaan dan sanksi;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.Penyelesaian Perselisihan; dan
f.Penggabungan dan Pembubaran.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 5

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
(2)Pertimbangan Desa mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:
1. a.insiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musdes, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan 5ocial budaya masyarakat;
2. b.pembentukan organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.AD/ART BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
(4)Hasil kesepakatan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam kesepakatan/berita acara.

Pasal 7

(1)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.bentuk organisasi;
2. b.kepengurusan;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.permodalan;
5. e.bagi hasil usaha;
6. f.keuntungan dan kepailitan; dan
7. g.kerjasama dengan pihak ketiga;
8. h.mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
9. i.pembinaan dan pengawasan.
(2)Pembetukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan Peraturan Desa.

Pasal 8

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:

a.nama dan kedudukan;
b.asas dan tujuan;
c.keanggotaan;
d.hak dan kewajiban anggota;
e.kepengurusan;
f.hak dan kewajiban pengurus;
g.rapat pengurus dan/atau anggota;
h.sumber permodalan;
i.pengelolaan keuntungan; dan,
j.kepailitan usaha.

Pasal 9

(1)Dalam rangka kerjasama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.Anggota BPD;
3. c.lembaga kemasyarakatan Desa;
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 10

(1)Kebijakan umum pengembangan kegiatan usaha ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
(2)Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus BUM Desa.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2022