DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Keolahragaan, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 3. Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan 4. Tenaga Keolahragaan 5. Organisasi Olahraga 6. Perlombaan Olahraga 7. Partisipasi Masyarakat Dan Pelaku Usaha 8. Koordinasi Dan Kerjasama 9. Sistem Informasi Keolahragaan 10. Pelaksanaan Standardisasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi 11. Hibah Keolahragaan 12. Pendanaan 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa prestasi dibidang Olahraga merupakan salah satu bentuk identitas daerah untuk itu prestasi yang telah dicapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembinaan dan pengembangan Keolahragaan di Kabupaten Tanah Bumbu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan huruf S Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4704);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
9.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga meliputi guru Olahraga, pelatih/asisten pelatih, instruktur atau pemandu, wasit dan juri, tenaga kesehatan.
10.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11.Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang Olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
12.Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.
13.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
14.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
16.Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
17.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18.Olahraga Tradisional adalah Olahraga oleh masyarakat yang berasal dari permainan asli rakyat yang memiliki unsur olah fisik.dan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran.
19.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
20.Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KONI adalah Lembaga/Organisasi independe keolahragaan di Derah yang memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan atlet, kinerja wasit, juri, pelatih dan manajer guna mewujudkan prestasi keolahragaan di Daerah.
21.Sarana Olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari bola, raket, alat pemukul, lembing, cakram, peluru, star blok, meteran, stop wacht, pelampung, steck, mistar dan segala bentuk atau jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan Olahraga.
22.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis Olahraga).
23.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
24.Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan Olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
25.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
26.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
27.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, yang selanjutnya disebut IPTEK Keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.

Pasal 2

Dibentuknya Peraturan Daerah tentang Keolahragaan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukumb dalam kegiatan Keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam Olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

a.membentuk karakter yang bermartabat, berjiwa saing, cinta tanah air, jujur, setia kawan, dan tidak mudah menyerah;
b.meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat;
c.meningkatkan ilmu pengetahuan Masyarakat tentang manfaat berolahraga;
d.melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang Olahraga;
e.mendukung pertumbuhan industri Olahraga;
f.memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional, regional ASEAN, kawasan Asia, dan dunia.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Olahraga di Daerah.
(2)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan paud, pendidikan formal sekolah dasar dan pendidikan non formal;
2. b.menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah;
3. c.membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi di tingkat Daerah Provinsi;
4. d.membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi; dan
5. e.membina dan mengembangkan organisasi Olahraga di Daerah;
(4)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Keolahragaan.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
2. b.melaksanakan standardisasi Keolahragaan nasional;
3. c.mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
4. d.menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menyediakan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
6. f.memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
7. g.menjamin mutu dan kualitas penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan.
(3)Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keolahragaan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan terhadap:
1. a.Olahraga Pendidikan;
2. b.Olahraga Prestasi; dan
3. c.Olahraga Rekreasi
(2)Selain Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan terhadap Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan terhadap Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

(1)Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.pengenalan Olahraga;
2. b.pemantauan;
3. c.pemanduan;
4. d.pengembangan bakat; dan
5. e.peningkatan prestasi.
(2)Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengOlahragakan masyarakat.
(3)Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan untuk mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
(4)Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
(5)Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan.
(6)Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi.

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk:
1. a.meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
2. b.membangun karakter yang sportif;
3. c.meningkatkan keterampilan Olahraga; dan
4. d.mengembangkan minat dan bakat Olahraga.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan menyediakan fasilitas berupa:
1. a.pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
2. b.pelatihan bagi guru Olahraga atau tenaga Keolahragaan pada satuan pendidikan; dan
3. c.pemberian beasiswa bagi Olahragawan pelajar dasar berprestasi.
(2)Penyediaan fasilias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Guru Olahraga yang berkualifikasi, berkompetensi dan bersertifikasi.
(3)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…