DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2040, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Industri Unggulan Daerah; Jangka Waktu RPIK Tahun 2020-2024; Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Saranan dan Prasaranan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrnik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Produk Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
18.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
19.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
21.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lemabaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
25.Peraturan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lemabran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9.Produk Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
10.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tataruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
11.Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrument kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Daerah.
12.Pelaku Industri adalah Persorangan atau Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri.
13.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan industri.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri; dan
b.pedoman bagi Pelaku Industri dan Masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri pada tingkat Daerah;
b.menentukan sasaran strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
c.mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta Industri hijau;
d.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan Masyarakat;
e.membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
f.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruh wilayah Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ekonomi Daerah; dan
g.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini:

a.industri unggulan Daerah;
b.jangka waktu RPIK Tahun 2020-2040;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pembiayaan; dan
f.lampiran.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah menetapkan Industri unggulan Daerah yang dikembangkan berbasis kearifan lokal berdasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 7

(1)Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat dikembangkan terdiri dari:
1. a.industri argo;
2. b.industri pangan;
3. c.industri pengolahan hasil tambang; dan
4. d.industri logam;
(2)Sasaran dan Program dari masing-masing Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Penyusunan RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
(2)Pengembangan Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan prioritas Daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2020-2040

Pasal 9

(1)RPIK Tahun 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat:
1. a.visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri Daerah;
2. b.sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri Daerah;
3. c.pembangunan sumber daya Industri Daerah;
4. d.pemberdayaan Industri Daerah; dan
5. e.kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah.
(3)RPIK Tahun 2020-2040 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(4)RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturah Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPIK 2020-2040 dengan menetapkan Kebijakan Industri Daerah.
(2)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana strategis Industri Daerah.
(3)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
(4)Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dan lembaga lainnya serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan Industri Daerah.
(5)Kebijakan Industri Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai kerjasama Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…