DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang : PENYELENGGARAAN ALUR PELAYARAN SUNGAI. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; PERENCANAAN; PEMBANGUNAN; PENGOPERASIAN; PEMELIHARAAN; PEMBINAAN ALUR PELAYARAN SUNGAI; PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN; PENDANAAN; LARANGAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna alur sungai dan/atau masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pengelolaan Alur Pelayaran Sungai guna meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Tanah Bumbu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Alur Pelayaran Sungai di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42271) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
17.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
18.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan;
19.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
20.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
21.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ALUR PELAYARAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sela jutnya disingkat APBD adalah rencana keunagan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Perda.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah kabupaten Tanah Bumbu.
6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu
7.Keputusan Bupati adalah keputusan Bupati Tanah Bumbu.
8.Perangkat Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Alur Pelayaran Sungai adalah perairan sungai, muara sunga, Alur yang menghubungkan 2(dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
10.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
11.Perencanaan adalah perencanaan Alur Pelayaran Sungai Kelas III.
12.Pembangunan adalah Pembangunan alur pelayaran Sungai kelas III
13.Pengoperasian adalah pengoperasian Alur Pelayaran Sungai kelas III.
14.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, tenaga angina, dipandu atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung, yang tidak berpindah pindah.
15.Sarana Bantu NavigasiPelayaran yang selanjutnya disngkat SBNP adalah peralatan atau system yang beradadi luar kapal yang di desain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapakl dan/atau lalu lintas kapal.
16.Telekomukasi pelayaran adalah telekomukasi khusus untuk keperluan pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda , gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui system kawat, optic, radio, atau system kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak- pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
17.Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar Navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancer demmi keselamatan kapal dan lingkungan.
18.Pandu adalah Pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
19.Penundaan adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (escort), dan membantu (assist) kapal yang berolah gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal atau fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya temasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21.Masyarakat adalah orang perorangan warga Negara Indonesia. Kelompok warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan/atau orgasnisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur keselamatan dan keamanan pengguna dan/atau Masyarakat di sekitar Alur Pelayaran Sungai di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:
1. a.ketertiban lalu lintas Kapal;
2. b.monitoring pergerakan Kapal;
3. c.mengarahkan pergerakan Kapal; dan
4. d.pelaksanaan hak lintas damai Kapal asing pada Alur Pelayaran Sungai di Daerah.
(3)Selaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai dilakukan untuk:
1. a.penyediaan Alur Pelayaran Sungai yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pemanfaatan Alur Pelayaran Sungai untuk peningkatan perekonomian;
3. c.peningkatan pendapatan Daerah;
4. d.pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai; dan
5. e.pengawasan pengunaan Alur Pelayaran Sungai.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai Yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.perencanaan;
c.pembangunan;
d.pengoperasian;
e.Pemeliharaan
f.Pembinaan Alur Pelayaran Sungai;
g.Peran serta masyarakat dan Badan;
h.Pendanaan;
i.Larangan;
j.Sanksi Administratif;
k.Penyidikan;dan
l.Ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Alur pelayaran Sungai Daerah.
(2)Penyelenggaraan Alur pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
1. a.Perencanaan;
2. b.Pembangunan ;
3. c.Pengoperasian;
4. d.Pemeliharaan;dan perizinan.
(3)Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Alur Pelayaran Sungai Kelas III.
(4)Dalam penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat mengikutsertakan perusahaan daerah dan/atau badan usaha lainnya.
(5)Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan mengenai badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan Alur Pelayaran Sungai di Daerah.
(2)Perencanaan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Induk Alur Pelayaran Sungai.
(3)Pelaksanaan perencaaan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
(4)Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melibatkan:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. b.Instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pelayaran.
(5)Perencanaan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
3. c.jangka pendek yaitu di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.survei inventarisasi dan identifikasi Alur Pelayaran Sungai dan angkutan di Sungai;
b.survei data primer Alur Pelayaran Sungai; dan
c.profil Alur Pelayaran Sungai.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perencanaan Alur Pelayaran Sungai diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBANGUNAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Alur Sungai di Daerah.
(2)Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengerukan Alur Pelayaran Sungai; dan
2. b.reklamasi di pelabuhan Sungai;
(3)Dalam rangka melakukan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menunjuk/berkerja sama dengan Badan.
(4)Pelaksanaan pembangunan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pembangunan alur pelayaran sungai sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(7)Pembangunan Alur Sungai dengan mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan pengerukan Alur Pelayaran Sungai dan reklamasi di pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VII

PENGOPERASIAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengoperasian Alur Pelayaran Sungai di Daerah.
(2)Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.rencana pengoperasian;
2. b.pelaksanaan pengoperasian; dan
3. c.evaluasi pelaksanaan pengoperasian.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…