DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Desa Meliputi: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6 dan angka 9 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  5. 5.Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. 7.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  8. 8.Dinas Ketahanan Pangan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  9. 9.Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  12. 12.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  14. 14.Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan mikro;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  16. 16.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
  17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  18. 18.Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  19. 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp) dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
6. f.Badan terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 19 Desember 2018 BUPATI TANAH BUMBU, ttd H. SUDIAN NOOR Diundangkan di Batulicin pada tanggal 19 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, ttd ROOSWANDI SALEM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: ( 133/2018)

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…