DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Kesenian Tradisional, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Karakteristik Kesenian Tradisional; 4. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan; 5. Dewan Kesenian Daerah; 6. Misi Kesenian; 7. Seniman; 8. Penghargaan/Anugerah Seni; 9. Sanggar Seni; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Pengawasan; 12. Sanksi Administratif; 13. Pembiayaan; 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa karya seni ditengah masyarakat yang bersifat positif perlu dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara berkesinambungan secara generasi kegenerasi sebagai bentuk kekayaan bangsa;
c.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur tentang Kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesenian Tradisional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemb an Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dipindai dengan CamScanner
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten king Administrasi. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Hndonesia Tabun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua Dan Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 104). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESENIAN TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpi Dipindai dengan CamScanner pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara peneipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
6.Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
7.Seni Tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
8.Pelestarian Kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati din bangsa.
9.Perlindungan Kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10.Pengembangan Kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah- tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
11.Pemanfaatan Kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
12.Kesenian Tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
13.Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
14.Sanggar Seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni.
15.Musyawarah Seniman adalah proses musyawarah antara Seniman di Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyepak i hal yang bersifat strategis. t Dipindai dengan CamScanner
16.orang adalah orang perseorangan.
17.Badan aclalah kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. BAB 11 KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah.

Pasal 3

(1)Pembinaan Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan melalui Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian diwujudkan dalam bentuk pelestarian kesenian.
(2)Pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)ditujukan kepada :
1. a.bentuk dan jenis kesenian tradisional yang ada, hidup dan berkembang di Daerah;
2. b.bentuk dan jenis kesenian yang memiliki nilai bermartabat, menjunjung tinggi norma dan nilai kehidupan sebagai pengejawantahan dari konsep keseimbangan hidup dan hubungan dengan Yang Maha Esa, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia yang selaras dengan alam/lingkungan atau kearifan lokal; dan
3. c.bentuk dan jenis kesenian yang menghargai dan menjunjung hak asasi manusia.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertindak selaku pemangku utama kepentingan Pembinaan Kesenian Tradisional.
(2)Pemangku utama kepentingan Pembina Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
(3)Selain Pemerintah Daerah pemangku kepentingan kesenian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melip ti
1. a.seniman pencipta;
2. b.penyaji kesenian;
3. c.pendidik bidang kesenian;
4. d.peneliti kesenian; Dipindai dengan CamScanner
5. e.pengamat kesenian selaku kritikus/kurator;
6. f.organisasi/lembaga kesenian daerah;
7. g.masyarakat sebagai pelaku seni; atau
8. h.penikmat seni.

BAB III

KARAKTERISTIK KESENIAN TRADISIONAL

Pasal 5

Untuk ditetapkan sebagai kesenian tradisional harus memiliki karakteristik :

a.berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
b.merupakan ekspresi komunal;
c.digagas dan ditumbuhkan serta dikembangkan oleh warga daerah dalam bentuk :
1. 1.gerak/tari dan permainan;
2. 2.bunyi-bunyian yang memiliki ciri dan nada bercorak khusus dan peralatan yang dibuat oleh masyarakat dengan cara. dan metode memainkan yang khas;
3. 3.syair/lagu yang diiringi musik dengan notasi nada yang sudah menjadi khas daerah;
4. 4.kalimat Pantun baik yang diiringi tabuhan alat musik atau tidak diiringi alat apapun dengan cara pengucapan yang bercirikan khas daerah;
5. 5.tulisan atau lukisan pada media dengan ciri tersendiri untuk dibaca atau dibacakan; dan
6. 6.pahatan etnik atau pembuatan benda yang memiliki nilai seni dan mencerminkan gambaran masa lalu maupun tradisi budaya daerah dari masa kemasa;
d.bersifat etnik dengan nilai eksotisme kedaerahan; dan
e.dapat ditampilkan/dipertontonkan untuk dinikmati dan oleh orang lain.

BAB IV

PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan Kesenian Tradisional sesuai dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilindungi keberadaan dan penyelenggara kegiatannya oleh Pemerintah Daerah. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Perlindungan kesenian Daerah Diarahkan kepada bentuk:

a.Perlindungan Bari kerusakan, kerugian atau kepunahan;
b.perlindungnn link cipta/hak kekayaan intelektual

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan kesenian tradisional bersama pemangku kepentingan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 9

(1)Pengembangan Kesenian Tradisional dilakukan dengan maksud menyempurnakan Kesenian Tradisional Daerah dan memperkokoh keutuhan bangsa dan negara Kesatuan
(2)Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perubahan, penambahan atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di Masyarakat untuk menghasilkan karya Seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas.

Pasal 10

(1)Kesenian di Daerah dimanfaatkan dalam kapasitasnya untuk :
1. a.kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi;
2. b.mempererat tali silaturrahmi dan toleransi antar komunitas Masyarakat.
3. c.memberdayakan dan meningkatkan apresiasi seni para pelaku Seni di Daerah melalui festival, pagelaran, pameran dan usaha seni; d. memelihara keserasian hubungan antar sektor di Daerah, hubungan dengan Pemerintah Daerah antar Daerah atau perwakilan pemerintah dengan negara lain.
(2)Pemanfaatan kesenian antar seni dan budaya dalam suatu 1 ... kepentingan tidak dapat dipisahkan dengan norma agam . Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…