DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; TUJUAN; PENYERTAAN MODAL; PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan Pemerintah Daerah pada Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selanjutnya disingkat PT. BPD Kalsel adalah badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah dan pendapatan asli Daerah yang berasal dari dividen.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Kalsel dalam bentuk investasi permanen.

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Kalsel sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

a.tahun 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
b.tahun 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
c.tahun 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
d.tahun 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
e.tahun 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
f.tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
g.tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
h.tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
i.tahun 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
j.tahun 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
k.tahun 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Kalsel dengan jumlah paling besar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026.
(3)Dengan dilakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2026 kepada PT. BPD Kalsel seluruhnya berjumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah).
(4)Pelaksanaan penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Besaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pengawasan dilakukan oleh Bupati dengan menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan di bidang organisasi PT. BPD Kalsel dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara profesional bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan bentuk hukum PT. BPD Kalsel sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173), maka Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai penyertaan modal kepada PT. Bank Kalsel dengan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal Pemenuhaan Penyertaan Modal mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) untuk tahun berikutnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkankan di Batulicin pada tanggal 19 September 2022 BUPATI TANAH BUMBU, ttd H. M. ZAIRULLAH AZHAR Diundangkan di Batulicin pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, ttd H. AMBO SAKKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR: (13-85/2022)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…