DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Meliputi: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 85), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan jumlah ganjil minimal 5 (lima) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang yang disesuaikan dengan jumlah DPT.
(2)Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat dan BPD;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(4)Panitia Pemilihan berkewajiban:
1. a.memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
2. b.menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
3. c.menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
4. d.memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
5. e.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati; dan
6. f.melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
(5)Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan panitia.
(6)Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, keanggotaannya diganti dari Unsur yang sama.

2.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
5. e.bukan anggota TNI/POLRI aktif.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

3.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf g dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
12. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. m.memenuhi Kelengkapan Persayaratan Pencalonan Kepala Desa.
(2)Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf m, meliputi:
1. a.surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
2. b.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. c.surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.fotokopi ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
5. e.fotokopi Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tanah Bumbu;
7. g.surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
8. h.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
9. i.daftar riwayat hidup;
10. j.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
11. k.surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
12. l.surat keterangan tempat tinggal dari RT;
13. m.surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
14. n.fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Instansi yang berwenang;
15. o.pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
16. p.surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
17. q.surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri yang dibuat diatas kertas bermaterai;
18. r.surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
19. s.surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
20. t.bagi bakal calon Kepla Desa yang berasal dari luar Desa setempat melampirkan surat pernyataan bersedia berdomisili di Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa di atas kertas bermaterai; dan
21. u.melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersatus PNS yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(5)Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta diberhentikan dari keanggotaan melalui penggantian antar waktu.

4.Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, sehingga pasal 40 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
(2)Pemilihan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya paling sedikit 50% + 1 (lima puluh persen ditambah 1) dari jumlah pemilih yang telah disahkan. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
(3)Apabila pada saat berakhirnya pemilihan, jumlah pemlih belum memenuhi quorum, maka panitia memperpanjang pemilihan paling lama selama 3 (tiga) jam.
(4)Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum belum juga terpenuhi, pemilihan dinyatakan sah.
(5)Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

5.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, pada hari yang sama panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.
(2)Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
(3)Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan.
(4)Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam waktu 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara.
(5)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa dengan selisih suara paling banyak 2 % (dua persen).
(6)Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala desa di tujukan kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten perihal keberatan tersebut.
(7)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib di sertai dengan alasan-alasan yang jelas dan disertai dengan bukti pendukungnya.
(8)Panitia Pengawas Pemilihan, beserta Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan penyelidikan setelah menerima berkas pengaduan yang di maksud pada ayat (6).
(9)Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diserahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
(10)Berdasarkan hasil penyelidikan dan Rekomendasi Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Bupati dapat melakukan:
1. a.Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan tingkat desa dan KPPS untuk melakukan perhitungan ulang.
2. b.Penundaan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
3. c.Pembatalan hasil pemilihan. Apabila terjadi pembatalan hasil pemilihan, BPD dapat mengusulkan kepada Bupati, calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dan atau Bupati menunda Pemilihan Kepala Desa, dan diikutsertakan pada pemilihan Kades priode berikutnya.
  1. 6.Ketentuan Pasal 53 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2)Dihapus.
(3)Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(4)Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
(5)Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, kepala desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
(6)Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa.
(7)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(8)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

7.Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
(2)Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terdiri dari 10 ( sepuluh ) orang anggota, yang terdiri dari Pejabat dan Staf PNS di Lingkungan Pemerintah Kecamatan.
(3)Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
2. b.menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
3. c.menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
(4)Panitia pengawas berkewajiban:
1. a.memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
2. b.melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
3. c.menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
(5)Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 69 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau kepala desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan, terjadi kebijakan penundaan pemilihan kepala desa oleh Menteri, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan dari desa yang bersangkutan.
(3)Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Camat dengan tetap memperhatikan aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa.
(4)Dihapus.
(5)Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan terlantiknya Kepala Desa baru.
(6)Wewenang, tugas dan kewajiban penjabat kepala desa adalah sama dengan kepala desa definitive.
(7)Penjabat kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila menjadi tersangka dan atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD.
(9)Apabila terjadi pemberhentian penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka diusulkan penjabat Kepala Desa yang baru.
(10)Mekanisme pengusulan penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).

9.Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D dan Pasal 71E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 71B

(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…