DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Cagar Budaya, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kriteria Cagar Budaya; 3. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah; 4. Pemilikan Dan Penguasaan; 5. Penemuan Dan Pencarian; 6. Register Cagar Budaya; 7. Pelestarian; 8. Anggaran; 9. Sanksi Administrasi; 10. Pengawasan Dan Partisipasi Masyarakat; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengelola cagar budaya, perlu upaya pelindungan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya;
c.bahwa perkembangan pembangunan dan pola hidup masyarakat yang mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, dapat mengancam keberadaan cagar budaya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Dipindai dengan CamScanner
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang CagarBudaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7.Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Dipindai dengan CamScanner Indonesia Tahun 2017 Nomor 195, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5733);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan alas Peraturan Dacrah Nomor 19 Tahun 2016 te n tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 tahun 2017 tentang Makam (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 18);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupatcn Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Tanah Bumbu Nomor 104); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang men'' di kewenangan daerah otonom. Dipindai dengan CamScanner
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalahBupati Ranah Bumbu .4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati danDPRD (dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang tertentu danmendapat pendelegasian dari Bupati.6. Budaya Dnerah adalah sislem nilai yang dianutoleh setiaporang Tanah Bumbu, yang diyakini memenuhi harapan warga masyarakat dun didalamnya terdapat nilai, sikap, serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
7.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, st.ruktur eagar budaya, situs eagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, balk bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan kesatuan atau kelompok, atau sebagian, atau sisa yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
9.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap, berunsur tunggal atau banyak, dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
10.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia, berunsur tunggal atau banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahunr tau Dipindai dengan CamScanner 5. lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
11.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, clan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
12.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs eagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruangpada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas, memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
13.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14.Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian eagar budaya.
15.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16.Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah.
17.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
18.Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya di bawah pengelolaan seorang kurator, serta memamerkan dan mengkomunikasikan koleksinya untuk tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan.
19.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, 1 ... struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis u uk Dipindai dengan CamScanner diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah daerah.
20.Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap objek pendaftaran (benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
21.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
22.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
24.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
27.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
28.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya sertapemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi,dan adaptasi secara bcrkelanjutan serta tidal( bertentangan dengan tujuan pelestarian.
29.Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
30.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurutkaidah dan metodeyang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
31.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidal( bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Dipindai dengan CamScanner
32.Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan peruhahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pcntingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting
33.Penetapan adalah pemberian status eagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
34.Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya, balk seluruh maupun sebagian.
35.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
36.Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim di wilayah Tanah Bumbu.
37.Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Pancasila;
b.Bhinneka Tunggal Ika;
c.kenusantaraan;
d.keadilan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kemanfaatan;
g.keberlanjutan;
h.partisipasi; dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan :

a.mengelola warisan Budaya Daerah;
b.meningkatkan jati diri Daerah sebagai Daerah yang berbudaya;
c.meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap warisan Budaya Daerah;
d.mendayagunakan Cagar Budaya agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan agama, sosial ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan pariwisata;
e.meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
f.mempromosikan warisan Budaya Daerah. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. pelestarian Cagar Budaya Daerah;

b.penetapan Cagar Budaya peringkat Daerah;
c.pengelolaan Cagar Budaya peringkat Daerah;d. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a.berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b.mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c.memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d.memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

a.berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
b.bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c.merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

a.berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b.berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

a.berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b.sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam Dipindai dengan CamScanner
a.mengandung Beda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b.menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan Ruang Geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

a.mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
b.berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
c.memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
d.memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
e.memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…