DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan sisetematika; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif; Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif; Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif; Ekosistem Ekonomi Kreatif; Blud Pengembangan Ekonomi Kreatif; Hak dan Kewajiban; Ruang Kreatif, Pusat Kreasi dan Pusat Pemasaran Produk Kreatif; Kerja Sama; Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; Pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa; Pelaporan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif Kabupaten Tanah Bumbu perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif yang komprehensif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam peraturan perundang-undangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
1. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
3. 4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. 7.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. 10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. 11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
15. 18.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
16. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
17. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
18. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6.Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif.
7.Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah arah dan perencanaan yang menyeluruh tentang perkembangan potensi ekonomi kreatif yang ada di Daerah.
8.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi di Daerah, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan Usaha Kreatif dan Industri Kreatif.
11.Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
12.Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
13.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
15.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
16.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas:

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.keadilan;
c.manfaat;
d.berkelanjutan;
e.identitas bangsa;
f.kerjasama;
g.kemandirian; dan
h.kearifan lokal.

Pasal 3

Prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah meliputi:

a.pemberdayaan sumber daya manusia kreatif didaerah untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
b.peningkatan literasi mengenai pola desain bertujuan untuk mentranspormasikan kreativitas menjadi inovasi;
c.penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri daerah; dan
d.pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan prestasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas.

Pasal 4

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan perubahan lingkungan ekonomi global;
b.menyejahterakan Masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah;
c.menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di Daerah;
d.menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
e.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi daerah;
f.mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
g.melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
h.mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif;
b.pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
c.pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif;
d.pengembangan pelaku Ekonomi Kreatif;
e.ekosistem Ekonomi Kreatif;
f.BLUD pengembangan Ekonomi Kreatif;
g.hak dan kewajiban;
h.ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif;
i.kerja sama;
j.sistem informasi Ekonomi Kreatif;
k.pelaporan dan pengawasan;
l.peran serta masyarakat; dan
m.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.
(3)Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dan rencana pembangunan daerah yang materi muatannya mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berpedoman kepada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
(2)Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
(3)Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.
(4)Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.
(2)Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Ekonomi Kreatif.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah harus melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(4)Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah berguna untuk memetakan dan mengembangkan potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Daerah sebagai bagian mensinergikan antara pemetaan potensi Daerah yang ada dan pengembangan yang bertumpu pada bidang Ekonomi Kreatif Masyarakat di Daerah.
(5)Penyusunan Roadmap Pengembangan Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…