DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Meliputi: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaui Sekretaris Daerah.
6.Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh camat.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
14.Hari adalah hari kerja.
15.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
17.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama dan terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus di legalisir oleh Dinas Pendidikan KabupatenTanah Bumbu;
2. b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:
1. a.surat lamaran di tulis dan ditandatangani sendiri di atas kertas segel atau bermaterai 6000,-;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermaterai 6000,-;
3. c.surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kertas segel dan bermaterai 6000,-;
4. d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terkhir yang dilgalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;
6. f.surat keterangan catatan Kepolisian dari Kepolisian;
7. g.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit atau puskesmas;
8. h.surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
9. i.foto copy kartu tanda penduduk;
10. j.daftarriwayathidup;
11. k.foto copy akte kelahiran/surat keterangan atau surat kenal lahir;
12. l.surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
13. m.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
14. n.pegawai negeri sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam menjadi perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
15. o.pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan tenaga honor/kontrak pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja ketika mendaftar;
16. p.anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftar menjadi perangkat desa wajib mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
17. q.Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.

Pasal 4

(1)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutandibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil sesuaikentuan yang berlaku, mendapatkan penghasilan tetap perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

(1)Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.kepala desa dapat membentuk TimPengangkatan Perangkat Desaterdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan paling banyak3 (tiga) orang anggota;
2. b.unsur Tim Pengangkatan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa serta berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diumumkan;
5. e.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling kurang 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat;
6. f.camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
7. g.rekomendasi tertulis camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
8. h.dalam hal camat memberikan persetujuan kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
9. i.dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melaksanakan tahapan penjaringan dan penyaringan:
1. a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
2. b.menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
3. c.menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
4. d.menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
5. e.menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade);
6. f.menerima pendaftaran Bakal Calon;
7. g.melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
8. h.mengumumkan Bakal Calon kepada masyarakat;
9. i.meneliti kebenaran keberatan masyarakat yang berkaitan kelengkapan persyaratan Bakal Calon;
10. j.menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian;
11. k.menyusun atau menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan;
12. l.menyelenggarakan ujian penyaringan bagi Calon yang berhak mengikuti ujian;
13. m.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
14. n.membuat berita acara penetapan calon, berita acara ujian penyaringan, dan berita acara penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi;
15. o.menetapkan calon yang memperoleh nilai dengan peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dinyatakan lulus penyaringan; dan
16. p.melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(2)Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani olehyang melantik, yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
(3)Serah terima jabatan dari perangkat desa yang lama kepada perangkat desa yang baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
(4)Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa. BABIV LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang dan/atau barangdari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat secara partisan dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
k.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Pasal 8

(1)Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kecuali huruf e, huruf f dan huruf g diberikan sanksi adminitratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
(3)Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1)Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. d.berhalangan tetap;
5. e.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
6. f.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
7. g.menjadi bakal calon anggota legislatif.

Pasal 10

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
b.camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan dengan kepala desa;
c.rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa; dan
d.keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…