DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Fasilitas Penyelenggaraan dan Dukungan Kepada Pesantren; Beasiswa Santri; Pembinaan; Fasilitas Pesantren oleh Pemerintah Desa; Peran serta Masyarakat; Penghargaan; Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren di daerah berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN BEASISWA SANTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
10.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
11.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
12.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
13.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri di Daerah berasaskan :

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman Fasiltasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan kearifan lokal.

Pasal 4

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan tujuan:

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
c.meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat; dan
d.mendorong pengelolaan pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan fasilitasi Pesantren dan Beasiswa Santri meliputi :

a.Fasilitas penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren;
b.beasiswa Santri;
c.pembinaan;
d.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren oleh pemerintah desa;
e.peran serta Masyarakat;
f.penghargaan;
g.tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren; dan
h.pendanaan.

BAB II

FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN KEPADA PESANTREN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri di Daerah.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang fasilitasi penyelenggaraan pesantren atau nama lain yang sejenis.
(3)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melakukan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah.
(2)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, Dan Fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayan masyarakat.
(3)Fasilitasi penyelenggaran Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang di tetapkan pemerintah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Pesantren di Daerah melaksanakan:

a.Pembinaan Pesantren;
b.Pemberdayaan Pesantren;
c.Rekognisi Pesantren;
d.Afirmasi Pesantren; dan
e.fasilitasi Pesantren.

Pasal 10

(1)Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melalui:
1. a.pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi;
2. b.pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
3. c.pengembangan program lainnya;
(2)Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf Ke-2 Pembinaan

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…