DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang : PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; PENYELENGGARAAN PANGAN; KEAMANAN, MUTU dan GIZI PANGAN; PENCEGAHAN MASALAH PANGAN; CADANGAN PANGAN; SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI; PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA; INFRASTRUKTUR PANGAN; PENGHARGAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KERJA SAMA; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan kewajiban negara yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan huruf I angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketahanan pangan dan gizi di Daerah;
d.bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum mempunyai produk hukum daerah yang mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi di daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
14.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
16.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
17.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7.Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi Daerah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8.Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi masyarakat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
9.Kemandirian Pangan adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam Daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan Pangan Daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Daerah yang disebabkan oleh, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
13.Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
14.Lahan Pertanian Abadi adalah lahan yang diperuntukkan bagi tanaman Pangan yang tidak boleh dialih fungsikan selamanya untuk kepentingan non pertanian Pangan (pertanian Pangan: padi, jagung dan kedelai).
15.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
16.Distribusi Pangan adalah sesuatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
17.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan lokal.
18.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
19.Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengelolaan Pangan.
20.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
21.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
22.Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis produk Pangan yang lebih unggul.
23.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
24.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada suatu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
25.Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
26.Rencana Pangan adalah hasil proses perencanaan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan dan berapa sumber dayanya dalam pemenuhan Pangan.
27.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
28.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.ketahanan;
d.keamanan;
e.manfaat;
f.pemerataan;
g.keberlanjutan; dan
h.keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi secara berkelanjutan di Daerah, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Daerah yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi bertujuan untuk:

a.meningkatkan kecukupan Pangan dan Gizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
b.menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
c.meningkatkan kecukupan cadangan Pangan dan Gizi;
d.mempermudah atau meningkatkan akses Produksi Pangan, Distribusi Pangan dan pemanfaatan Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
e.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Keamanan Pangan dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
f.mengembangkan Penganekaragaman Pangan melalui Rekayasa Genetik Pangan dengan memperhatikan aspek Keamanan Pangan;
g.melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan di Daerah;
h.meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan Pelaku Usaha Pangan;
i.menjaga stabilitas harga Pangan;
j.peningkatan indeks Ketahanan Pangan;
k.meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi Pangan; dan
l.menjaga produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian yang presisi, pengelolaan lahan dan irigasi.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi meliputi:

a.penyelenggaraan Pangan;
b.keamanan mutu dan Gizi Pangan;
c.pencegahan Masalah Pangan;
d.cadangan Pangan;
e.Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
f.pengembangan sumber daya manusia;
g.infrastruktur Pangan;
h.penghargaan;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.kerja sama;
k.peran serta masyarakat; dan
l.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PANGAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Pangan bertujuan untuk merancang penyelenggaraan Pangan agar tercapai Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
(2)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
(3)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
(4)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan:
1. a.pertumbuhan dan penyebaran penduduk;
2. b.kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
3. c.daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
4. d.pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
5. e.kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
6. f.potensi Pangan, budaya lokal dan perkembangan Rekayasa Genetik Pangan;
7. g.Rencana Pangan nasional dan provinsi;
8. h.rencana tata ruang wilayah; dan
9. i.rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam rangka mencapai Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan sistem Ketahanan Pangan.
(2)Sistem Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan Daerah;
2. b.keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
3. c.pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan Keamanan Pangan.
(3)Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah berwenang untuk;
1. a.mengelola penyelenggaraan Pangan Daerah hingga tercapainya target konsumsi Pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
2. b.menyediakan dan mendistribusikan Pangan Lokal, Pangan Pokok, Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan Pangan; dan
3. c.menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
(4)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mewujudkan Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, Kedaulatan Pangan, serta upaya penanganan kerawanan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pencapaian Kemandirian Pangan;
2. b.menyusun Ketahanan Pangan Daerah untuk mengatasi kerawanan Pangan Daerah;
3. c.melaksanakan Produksi Pangan dan Distribusi Pangan dalam rangka mengatasi kerawanan Pangan Daerah; dan
4. d.melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan Segar, Pangan Olahan, dan Pangan hasil Rekayasa Genetik Pangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan Produksi Pangan lokal Daerah.
(2)Perwujudan Ketersediaan Pangan dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan Produksi Pangan yang berbasis kelembagaan, sumber daya dan budaya lokal;
2. b.mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi penanganan pasca panen, distribusi dan penyimpanan Pangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi;
3. c.mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
4. d.membangun kawasan sentra Produksi Pangan.
(3)Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan;
1. a.mempertahankan ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan dan Lahan Pertanian Abadi;
2. b.memberi kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dalam upaya penyediaan Pangan yang berkelanjutan;
3. c.mewujudkan peran serta masyarakat dalam produksi dan penyediaan cadangan Pangan; dan
4. d.melakukan kerja sama antar Daerah produsen Pangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan produktivitas komoditas Pangan dalam bentuk:
1. a.himbauan pada masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman Pangan Lokal;
2. b.menetapkan lahan pertanian Pangan berkelanjutan dan Lahan Pertanian Abadi;
3. c.mendorong masyarakat dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan;
4. d.menetapkan jenis Pangan Lokal khas Daerah;
5. e.memotivasi dan memfasilitasi pengurusan hak paten Pangan Lokal;
6. f.memfasilitasi pengurusan hak atas kekayaan intelektual hasil Rekayasa Genetik Pangan Lokal;
7. g.melestarikan sumber daya air; dan
8. h.penanganan ancaman Produksi Pangan.
(2)Ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disebabkan:
1. a.perubahan iklim;
2. b.bencana alam dan bencana non alam;
3. c.serangan organisme dan wabah penyakit;
4. d.pencemaran;
5. e.degradasi sumber daya air;
6. f.alih fungsi lahan; dan/atau
7. g.kompetisi Produksi Pangan dan Rekayasa Genetik Pangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.
(2)Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
2. b.lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
3. c.penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…