DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang : PELAYANAN KESEHATAN SWASTA. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; ASAS; PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN SWASTA; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATANSWASTA; HAK DAN KEWAJIBAN; SISTEM PELAYANAN KESEHATAH SWASTA; SUMBER DAYA PELAYANAN KESEHATANSWASTA; PERIZINAN BIDANG PELAYANAN KESEHATANSWASTA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KERJA SAMA DAN KEMITRAAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; LARANGAN; PENDANAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kesehatan oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah untuk mengatur pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Swasta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. 3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. 4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. 11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
20. 21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. 22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
22. 23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
23. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada pasien.
8.Swasta adalah bukan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Pelayanan Kesehatan Swasta adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Swasta.
10.Orang adalah orang perseorangan.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Sumber Daya di Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.
15.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. (1)
16.Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
18.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

19.Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
20.Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat/swasta.
21.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
22.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik secara komprehensif.
23.Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. (1)
24.Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
25.Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
26.Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. (1)
27.Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
28.Pedagang Kaki Lima Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat PKL Obat Tradisional adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan obat tradisional secara eceran menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. (1)
29.Toko Obat Tradisional Los Pasar adalah sarana yang mengadakan, menyimpan dan menjual/memperdagangkan obat tradisional secara eceran kepada konsumen menggunakan fasilitas yang dapat dipindah-pindah maupun tidak berpindah, di tempat tetap di pasar. (1)
30.Obat Tradisional adalah yang terdiri bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
31.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
32.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
33.Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun Badan hukum yang berdudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.gender dan nondiskriminatif; dan
h.norma agama.

BAB III

PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 3

Prinsip Pelayanan Kesehatan Swasta yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemerataan Pelayanan Kesehatan;
b.akses Pelayanan Kesehatan;
c.keterjangkauan Pelayanan Kesehatan; dan
d.mutu Pelayanan Kesehatan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah;
b.perlidungan, penghormatan hak dan kewajijan serta kepastian hukum bagi Masyarakat dan penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap Orang agar terwujud derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
b.untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah;

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesehatan Swasta yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta;
c.hak dan kewajiban;
d.sistem Pelayanan Kesehatan Swasta;
e.sumber daya Pelayanan Kesehatan Swasta;
f.perizinan bidang Pelayanan Kesehatan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.kerja sama dan kemitraan;
i.peran serta Masyarakat;
j.larangan;
k.sanksi administratif;
l.ketentuan penyidikan; dan
m.ketentuan pidana.

BAB VI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah.
(2)Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Swasta meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.perizinan;
3. c.pembinaan;
4. d.pengawasan; dan
5. e.pemberian sanksi, dalam Pelayanan Kesehatan Swasta di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kebijakan Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimakud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 8

(1)Setiap Orang atau Badan berhak menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta wajib memperhatikan fungsi sosial Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelengara Pelayanan Kesehatan Swasta diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Jenis Pelayanan Kesehatan Swasta dikelompokan dalam:

a.sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
b.pelayanan oleh tenaga medis;
c.pengobatan tradisonal; dan
d.sarana pelayanan umum yang terkait dengan Kesehatan.

Pasal 10

Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.Rumah Sakit Swasta;
b.Klinik;
c.usaha balai/institusi pengujian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
d.apotek;
e.pedagang eceran obat;
f.toko obat tradisonal;
g.toko alat Kesehatan;
h.optikal;
i.laboratorium Kesehatan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022