DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 181

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kepemudaan, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah; Perencanaan; Penyelenggaraan Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; Prasarana dan Sarana; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Partisipasi masyarakat; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa program pembangunan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggungjawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
8.Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
9.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
11.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
13.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
14.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
15.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
16.Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
17.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikansurat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Bumbu.
19.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
22.Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
23.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25.RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.
26.RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun, RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
27.Renstra SKPD atau Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja.
28.RAD atau Rencana Aksi Daerah adalah Kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan selama 5 (lima) tahun yang memuat arah dan strategi, sasaran dan target, program dan kegiatan pelayanan kepemudaan daerah.
29.RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 Tahun.

Pasal 2

Kepemudaan diselenggarakan dengan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian

Pasal 3

Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan kepemudaan meliputi:

a.menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri dan unggul;
b.membentuk masyarakat demokratis dan bertanggung jawab dengan basis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif; dan
c.menata sarana prasarana, kepemudaan, pembiayaan, pembinaan dan kualitas mutu layanan kepemudaan dengan prioritas mengembangkan dan mengarahkan potensi pemuda.

Pasal 5

Kepemudaan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas, wewenang dan tanggung jawab di bidang kepemudaan;
b.perencanaan;
c.penyelenggaraan kepemudaan;
d.organisasi kepemudaan;
e.sarana dan prasarana;
f.larangan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.partisipasi masyarakat;
i.pembiayaan; dan
j.0sanksi administratif.

Pasal 7

Kepemudaan memiliki fungsi:

a.sebagai pendorong pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b.sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa guna pembangunan dan prestasi di Daerah.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan kepemudaan.
(2)Bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.
(3)Memberikan perlindungan dan jaminan serta kepastian hukum terhadap atlit.

Pasal 9

(1)Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas, dan instansi terkait sesuai fungsinya.
(2)Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
4. d.mengoordinasikan program kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kepemudaan;
6. f.menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan kepemudaan;
8. h.memfasilitasi masyarakat dan serta melibatkan (swasta) pelaku usaha dalam penyelenggaraan kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan kepemudaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 10

Bupati menyusun kebijakan dan strategi kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.Renstra SKPD;
d.RAD; dan
e.RKPD.

Isi peraturan

Teks181PDFHirarki

Memuat teks peraturan…