DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2022

Nomor: 20
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang : PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; ASAS; RUANG LINGKUP; PENDIRIAN, PERIZINAN DAN NAMA; SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN; KLASIFIKASI PENYIARAN; SUMBER PEMBIAYAAN; KEPEGAWAIAN; PENYELENGGARAAN PENYIARAN; PENYIARAN DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL; PERAN SERTA MASYARAKAT; RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN; DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI; PERTANGGUNGJAWABAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi untuk memberikan informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat di daerah serta sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud belum memenuhi kebutuhan dan perkembangan teknologi penyiaran serta belum mengatur jasa penyiaran televisi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
8.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran radio atau Penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang Siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
9.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang selanjutnya disebut LPP Lokal Televisi adalah Televisi Siaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang selanjutnya disebut LPP Lokal Radio adalah Radio Siaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11.Dewan Pengawas adalah perangkat Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
12.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelola Lembaga Penyiaran Publik.
13.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk Visual, suara, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima Siaran.
14.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancar dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.
15.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan kesinambungan.
16.Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa elektronik, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk visual video secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan kesinambungan.
17.Siaran Iklan adalah Siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
18.Siaran Iklan Niaga adalah Siaran iklan komersial yang disiarkan dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
19.Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah Siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui televisi dan/atau radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
20.Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan dalam bentuk neraca dan perhitungan rugi/laba.
21.Peraturan LPPL adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
22.Spektrum Frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk Penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
23.Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan Penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah Penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24.Program adalah Program Siaran lokal yang disesuaikan dengan program Siaran Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
25.Siaran Lokal adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar dan video, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima Siaran dengan jangkauan frekuensi tertentu yang terdapat di Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas:

a.kepentingan umum;
b.keterbukaan informasi;
c.etika dan kesantunan;
d.kebebasan berekspresi;
e.tanggung jawab;
f.aksesibilitas;
g.pelayanan;
h.keberagaman;
i.kenyamanan;
j.keamanan;
k.manfaat;
l.kreativitas dan inovasi;
m.kemandirian;
n.kemitraan dan kebersamaan usaha;
o.keadilan dan pemerataan; dan
p.ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pendirian, perizinan dan nama;
b.sifat, fungsi, tujuan, dan kegiatan;
c.klasifikasi Penyiaran;
d.sumber pembiayaan;
e.kepegawaian;
f.penyelenggaraan Penyiaran;
g.Penyiaran dengan teknologi digital;
h.peran serta masyarakat;
i.rencana dasar teknik dan persyaratan teknis perangkat Penyiaran;
j.Dewan Pengawas dan Dewan Direksi; dan
k.pertanggungjawaban.

BAB IV

PENDIRIAN, PERIZINAN DAN NAMA

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal.
(2)LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbadan hukum.

Pasal 5

(1)Pembentukan LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui dengan pendirian LPP Lokal.
(2)Perizinan LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Nama LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
1. a.Tanah Bumbu TV; dan
2. b.Radio Swara Bersujud.

BAB V

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 6

LPP Lokal Televisi dan Radio secara kelembagaan maupun dalam Penyelenggaraan Penyiarannya bersifat:

a.independen;
b.netral; dan
c.berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 7

(1)LPP Lokal Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, serta pelestarian budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
(2)LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam Siaran, evaluasi dan sumbangan masyarakat.

Pasal 8

LPP Lokal mempunyai tujuan untuk menyajikan program Siaran baik Televisi dan Radio yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 9

(1)LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan kegiatan Siaran lokal di Daerah.
(2)Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional Penyiaran baik Televisi dan Radio, LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat menyelenggarakan kegiatan Siaran Iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan Siaran.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

LPP Lokal dapat menyelenggarakan Penyiaran melalui sistem terestrial Penyiaran secara analog atau digital.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…