DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Pada Perairan Umum Daratan, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan 3. Koordinasi 4. Kemitraan 5. Pengelolaan Perikanan Oleh Pemerintah Desa 6. Partisipasi Masyarakat 7. Larangan 8. Anggaran 9. Insentif Daerah 10. Pembinaan 11. Sanksi Administratif 12. Ketentuan Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Peralihan 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini belum dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/pembudiyaan ikan sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan yang berkelanjutan dan berkeadilan;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan pada Perairan Umum Daratan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719)
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12.Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/Permen- KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1234);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN PADA PERAIRAN UMUM DARATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7.Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disingkat SDI adalah potensi semua jenis ikan.
8.Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
9.Perencanaan adalah kegiatan perencanaan sumber daya ikan di Perairan Darat.
10.Perlindungan Sumber Daya Ikan yang selanjutntya disebut Perlindungan SDI adalah upaya melindungi dan memanfaatkan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan berkesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
11.Pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pemanfaatan SDI adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
12.Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
13.Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan umum yang tidak menjadi tempat budi daya ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan perahu untuk memuat dan mengangkut.
14.Perairan Umum Daratan yang selanjutnya disingkat PUD adalah perairan yang terdiri dari sungai, rawa, sumber mata air, embung, dan ekosistem perairan buatan sampai batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke daratan di Daerah.
15.Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan di PUD.
16.Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
17.Kemitraan adalah usaha bersama antara Pemerintah Daerah, dengan pihak ketiga dalam Perlindungan Sumber Daya Ikan di PUD disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18.Bahan Kimia adalah bahan berbahaya dan/atau beracun seperti potasium, pestisida, obat bius dan sejenisnya yang apabila dimasukkan ke dalam air mengakibatkan pencemaran air.
19.Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah nelayan dan/atau masyarakat yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk melakukan perlindungan sumber daya Ikan.
20.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.kebersamaan;
d.kemitraan;
e.kemandirian;
f.pemerataan;
g.keterpaduan;
h.keterbukaan;
i.efisiensi;
j.kelestarian; dan
k.pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan pada PUD dimaksudkan sebagai landasan hukum agar kegiatan pengelolaan SDI dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna secara tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Pengelolaan Perikanan pada PUD bertujuan :

a.meningkatkan taraf hidup masyarakat;
b.mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
c.meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;
d.meningkatkan pengelolaan SDI;
e.meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;
f.meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan;
g.meningkatkan Pemanfaatan SDI untuk pengembangan potensi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
h.menjamin kelestarian SDI, lahan pembudidayaan Ikan dan tata ruang.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengelolaan SDI;
b.koordinasi;
c.Kemitraan;
d.Pengelolaan perikanan oleh pemerintah desa;
e.larangan;
f.Pembinaan;
g.partisipasi masyarakat;
h.anggaran;
i.sanksi administrasi
j.ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB II

PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan SDI pada PUD.
(2)Dalam melakukan Pengelolaan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
(3)Pelaksanaan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kegiatan Pengelolaan SDI pada PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

a.Perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.perlindungan;
d.pemberdayaan masyarakat; dan
e.pengawasan dan pemantauan.

Pasal 8

(1)Perencanaan pengelolaan SDI pada PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi inventarisasi dan analisis.
(2)Inventarisasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan potensi SDI yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi SDI pada PUD.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
1. a.potensi ketersediaan dan sebaran SDI;
2. b.jenis SDI yang dimanfaatkan; dan
3. c.kebijakan dan strategi dalam pengembangan PUD.
(4)Rencana Pengelolaan SDI pada PUD sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam rangka perencanaan SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan mempertimbangkan zonasi.
(2)Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
(3)Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan pengelolaan SDI pada PUD.
(2)Pemanfaatan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daya dukung dan daya tampung PUD dengan memperhatikan :
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi SDI di PUD;
2. b.keberlanjutan produktifitas SDI di PUD; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan Masyarakat.
(3)Pemanfaatan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
1. a.Penangkapan Ikan;
2. b.pembudidayaan Ikan;
3. c.pariwisata dan budaya; atau
4. d.penelitian dan pendidikan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan SDI diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…