DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 171

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah 3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata 4. Pembangunan Industri Pariwisata 5. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan 6. Badan Promosi Pariwisata Daerah 7. Indikasi Pembangunan Kepariwisataan 8. Pembiayaan 9. Pengendalian Dan Pengawasan 10. Peran Serta Masyarakat 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11.Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
12.Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan Wisata.
8.Wisatawan Nusantara adalah Wisatawan yang melakukan kegiatan kegiatan Wisata dan berasal dari dalam negeri.
9.Wisatawan Mancanegara adalah Wisatawan yang melakukan kegiatan Wisata dan berasal dari luar negeri.
10.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12.Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah suatu proses perubahan Kepariwisataan di Daerah ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
13.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
14.Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan di Kabupaten Tanah Bumbu.
15.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
16.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian prose untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
18.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
19.Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
20.Kawasan Wisata Unggulan yang selanjutnya disingkat KWU adalah kawasan Wisata yang diunggulkan di Daerah yang berperan dalam menjawab isu pokok Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
21.Objek Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22.Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat WPP adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa kawasan Pariwisata serta objek dan Daya Tarik Wisata.
23.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
24.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
25.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
26.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
27.Pemberdayaan Masyarakat upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
28.Organisasi Kepariwisataan adalah adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
29.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
30.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
31.Pameran Kepariwisataan adalah suatu kegiatan Kepariwisataan yang aktifitasnya merupakan perpaduan antara waktu luang dan bisnis dan melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama.
32.Dunia Usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu kewaktu, setiap individu yang menjalankan usaha senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.
33.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

(1)Pembangunan Pariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA.
(2)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan Pariwisata.

Pasal 3

Visi pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perwujudan Kepariwisataan yang berdaya saing menjadi kebanggaan masyarakat berbasis pada iman dan taqwa.

Pasal 4

Misi pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

a.meningkatkan kualitas produk Pariwisata dan sumber daya Kepariwisataan;
b.meningkatkan promosi dan Pemasaran Pariwisata;
c.pelestarian dan perlindungan terhadap alam dan budaya Masyarakat di Daerah sebagai jati diri Kepariwisataan Daerah;
d.optimalisasi potensi sumber daya alam yang khas sebagai pendukung terciptanya Pariwisata yang berwawasan lingkungan;
e.peningkatan daya saing Pariwisata Daerah ditingkat nasional dan internasional melalui perencanaan dan pengelolaan Pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk menjadi unggulan;
f.peningkatan partisipasi dan peran Masyarakat baik sebagai subyek maupun objek dalam pembangunan Kepariwisataan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
g.penciptaan Masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata unggulan.

Pasal 5

Tujuan pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.menciptakan Kepariwisataan sebagai Destinasi Pariwisata dengan mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis bahari, berbasis budaya dan buatan secara terpadu yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b.menjadikan Kepariwisataan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan Daerah yang memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian Masyarakat baik formal maupun informal;
c.meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset alam dan budaya Daerah;
d.meningkatkan peran dan kemampuan Masyarakat dalam pembangunan Kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif;
e.menumbuhkan minat berkreasi penduduk setempat untuk mengembangkan Pariwisata; dan
f.meningkatkan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kepariwisataan di Daerah.

Pasal 6

Sasaran pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:

a.peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara;
b.peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara;
c.peningkatan lama tinggal Wisatawan Nusantara;
d.peningkatan lama tinggal Wisatawan Mancanegara;
e.peningkatan jumlah penerimaan devisa dari Wisatawan Mancanegara;
f.peningkatan jumlah pengeluaran dari Wisatawan Nusantara; dan
g.peningkatan produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran.

Pasal 7

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 8

Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.pembangunan ODTW untuk memperkuat potensi alam, budaya dan seni sebagai produk Pariwisata Daerah;
b.pembangunan ODTW untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk Pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
c.pengembangan Daya Tarik Wisata alam yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi Wisatawan maupun Masyarakat;
d.pengembangan produk Pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
e.pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi Masyarakat dan Wisatawan;
f.peningkatan penyelenggaraan kegiatan Wisata pada saat musim rendah kunjungan;
g.pengembangan jejaring Industri Pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif Masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang Pariwisata;
h.pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam Pemasaran Pariwisata Daerah yang kreatif;
i.pengembangan Pemasaran Pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
j.penguatan kelembagaan pengelolaan Pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, institusi, pelaku usaha, serta Masyarakat dalam dan luar negeri;
k.pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya Masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan Kepariwisataan dan mendorong minta investasi dalam pengembangan Pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
l.peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, Industri Pariwisata dan Masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian Pariwisata Daerah kreatif dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatanya mengenai RIPPARDA.

Pasal 11

Ruang lingkup pengaturan RIPPARDA, meliputi:

a.Destinasi Pariwisata Daerah;
b.Pemasaran Pariwisata;
c.Industri Pariwisata; dan
d.Kelembagaan Kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks171PDFHirarki

Memuat teks peraturan…