DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 203

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Irigasi dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pengembangan sistem Irigasi Daerah;Pengelolaan Sistem Irigasi;Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;Kewenangan Pengeloaan Sistem Irigasi;;Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi;Pengelolaan air Irigasi;Pengelolaan aset Irigasi;Pembinaan,Pengawasan, dan Pemberdayaan;Penyelenggaraan Irigasi Oleh Pemerintah desa;Kewajiban dan Larangan; Pembiayaan;Sanksi Administratif;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan penyediaan air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu maka diperlukan upaya pengembangan dan pengelolaan irigasi di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah kabupaten bertugas mengembangan dan mengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Irigasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang irigasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
6.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
8.Penyelenggaraan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan Air Irigasi yang meliputi pengembangan, pengelolaan, operasi, pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan Peningkatan jaringan Irigasi.
9.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu jaringan Irigasi.
10.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air Irigasi.
11.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
12.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
13.Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan Air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
14.Petani adalah warga masyarakat dan keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
15.Petani Pemakai Air adalah semua Petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan Air dan Jaringan Irigasi, termasuk Irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat Air Irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan Air Irigasi.
16.Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani Pemakai Air maupun Petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani Pemakai Air.
17.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
18.Pertanian adalah pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
19.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu Daerah layanan/petak tersier atau Desa yang dibentuk secara demokratis oleh Petani Pemakai Air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
20.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada Daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
21.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada Daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
22.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
23.Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna Jaringan Irigasi Daerah.
24.Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah Organisasi gabungan dari pihak pemerintah, komisi Irigasi dan Masyarakat Petani.
25.Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya adalah badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.
26.Sistem Irigasi adalah tatanan dalam rangka mendukung usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang Pertanian yang meliputi prasarana Irigasi, Air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
27.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi adalah proses mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi yang meliputi prasarana Irigasi, Air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
28.Pengembangan Sistem Irigasi adalah proses mengembangkan Jaringan Irigasi yang meliputi kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
29.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
30.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
31.Pengelolaan Sistem Irigasi adalah proses mengelola Sistem Irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi.
32.Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan Air Irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik yang meliputi kegiatan Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.
33.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian Air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
34.Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
35.Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
36.Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
37.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
38.Drainase adalah pengaliran kelebihan Air yang tidak diperlukan pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
39.Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume Air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber Air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang Pertanian dan keperluan lainnya.
40.Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan Air Irigasi.
41.Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi Air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
42.Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan Air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
43.Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan Air dari petak tersier untuk mengairi lahan Pertanian pada saat diperlukan.
44.Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.
45.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
46.Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
47.Korporasi adalah kumpulan Orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Irigasi berdasarkan asas:

a.kemanfaatan umum;
b.keterjangkauan;
c.keadilan;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kearifan lokal;
g.wawasan lingkungan;
h.kelestarian;
i.keberlanjutan;
j.keterpaduan dan keserasian; dan
k.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini:

a.sebagai pengatur dalam pengembangan dan Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten;
b.untuk mengatur pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Daerah secara efektif, efisien, terarah, dan berkelanjutan dalam bidang Pertanian, bidang Perikanan dan kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat; dan
c.menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil Pertanian dan Perikanan yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

Pasal 4

Penyelenggaraan Irigasi bertujuan:

a.mendukung meningkatkan produktivitas usaha tani dan usaha Perikanan dalam rangka ketahanan pangan, perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Petani;
b.mewujudkan kemanfaatan Air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dalam bidang Pertanian; dan
c.keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Irigasi dalam Peraturan Daerah ini:

a.Pengembangan Sistem Irigasi Daerah;
b.Pengelolaan Sistem Irigasi;
c.koordinasi;
d.kerja sama;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.penyelenggaraan Irigasi oleh Pemerintah Desa;
g.perizinan;
h.larangan;
i.partisipasi Masyarakat Petani;
j.penghargaan; dan
k.pendanaan.

Pasal 6

(1)Irigasi berfungsi untuk menjaga, mendukung dan meningkatkan produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi Pertanian dalam rangka ketahanan pangan Daerah dan kesejahteraan Petani.
(2)Keberlanjutan Sistem Irigasi dilakukan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
(3)Keberlanjutan Sistem Irigasi ditentukan oleh:
1. a.keandalan Air Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun bendungan, saluran dan jaringan Drainase yang memadai, pengembalian mutu Air, serta pengupayaan pemanfaatan kembali Air Drainase.
2. b.keadaan prasarana Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan Jaringan Irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
3. c.meningkatnya pendapatan Masyarakat Petani dari usaha yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pegelolaan Sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan dengan modernisasi usaha tani.

BAB II

PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Sistem Irigasi di Daerah.
(2)Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya Air di wilayah sungai di Daerah.
(3)Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasannya kurang dari 1.000 (seribu) hektare dalam wilayah Daerah
(4)Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
(5)Dalam melaksanakan Pengembangan Sistem Irigasi, perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  1. 1.Pertanian;
  2. 2.perikanan; dan
  3. 3.penataan ruang.
2. b.Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan penataan ruang.
(6)Pengembangan Sistem Irigasi melalui kegiatan:
1. a.Peningkatan Jaringan Irigasi; dan/atau
2. b.Pembangunan Jaringan Irigasi.
(7)Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan:
1. a.kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada; atau
2. b.kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
(8)Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
(9)Dalam Pengembangan Sistem Irigasi memperhatikan rencana pembangunan Pertanian sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 8

Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui pelaksanaan pengembangan Jaringan Irigasi di Daerah dilaksanakan melalui:

a.pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada Daerah Irigasi teknis/pedesaan;
b.pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada lahan rawa.

Pasal 9

Pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada Daerah Irigasi teknis/ pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a.pembangunan bangunan penangkap Air;
b.pembangunan saluran pemberi (intake) dan saluran pembuang (Drainase) serta bangunan lainnya; dan/atau
c.pembangunan/meningkatkan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.

Pasal 10

Pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada lahan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a.pembangunan baru atau normalisasi dan peningkatan jaringan primer dan sekunder yang telah mengalami kerusakan atau sedimentasi;
b.pembuatan atau melengkapi saluran sub tersier, kuarter dan sub kuarter;
c.pembuatan saluran sudetan (Drainase);
d.pembuatan tanggul keliling yang dilengkapi pintu Air;
e.membangun/merehabilitasi bangunan bagi Air, pintu Air (stoplog), gorong-gorong; dan/atau
f.pembuatan area penyimpanan Air terutama pada lebak pematang dan lebak tengahan, agar pada musim kemarau Airnya dapat dimanfaatkan.

Isi peraturan

Teks203PDFHirarki

Memuat teks peraturan…