DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum diubah yaitu terkait pengenaan retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar, struktur dan besarnya tarif retribusi, Jenis Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan pos kesehatan desa, Pelayanan Kesehatan yang Ditanggung Pemerintah Daerah, penghapusan ketentuan BAB V, VI dan VIII, pengukuran tingkat Tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta mengubah ketentuan pada Lampiran I, II, III dan V.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya pengalihan kewenangan pelayanan tera dan tera ulang ke Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-743/PK/2015 tentang perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Surat Kementrian Keuangan Nomor S-209/P.3/2016;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu; Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 19);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 19), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana.
(3)Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Jenis Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan pos kesehatan desa terdiri dari:

a.pelayanan administrasi kesehatan;
b.pelayanan rawat jalan;
c.pelayanan rawat inap;
d.pelayanan tindakan/pengobatan gigi;
e.pelayanan tindakan; dan
f.pelayanan pemeriksaan lainnya.
1. 3.Ketentuan Bagian Kedua diubah, sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.masyarakat yang terdaftar dan mempunyai kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau kepesertaan asuransi kesehatan lainnya, pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemberi jaminan;
b.masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
c.bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pada asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b diwajibkan menggunakan dan menunjukkan kartu peserta asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki;
d.bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pada asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, pada pelayanan rawat inap tidak dikenakan biaya, sedangkan bagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada Pelayanan rawat inap akan dikenakan biaya;
e.pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
1. 4.Ketentuan BAB V dihapus.
2. 5.Ketentuan BAB VI dihapus.
3. 6.Ketentuan BAB VIII dihapus.
4. 7.Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun.

8.Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga Bagian Keempat seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

9.Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 4.034.246,00 (empat juta tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) per menara per tahun.
(2)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11.Ketentuan Lampiran II mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dihapus.
12.Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13.Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14.Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 13 Juli 2018 Plt. BUPATI TANAH BUMBU, ttd H. SUDIAN NOOR Diundangkan di Batulicin pada tanggal 13 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, ttd ROOSWANDI SALEM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 NOMOR 05 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (46/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU I. UMUM Adanya potensi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pelayanan kesehatan, retribusi sampah dan retribusi pasar yang pelayanannya belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam melaksanakan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan Surat dari Direktorat Jendral Keuangan yang ditujukan kepada Seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota yaitu Surat Nomor S- 439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 dan Surat Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 dan perubahan tata cara perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang termuat dalam Peraturan Daerah Kementerian Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-209/PK.3/2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tanggal 9 September 2016. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9

Pasal 77

ayat (1) Dalam Kabupaten Tanah Bumbu berdiri 142 Menara Telekomunikasi. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan kesetiap menara adalah 5 (lima) orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) menara per hari. Letak menara tersebar di Ibukota Kabupaten maupun diluar Ibukota Kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Belanja Perjalanan Dinas:
1. 1.Biaya transportasi @Rp.1.500.000,-/Tim/Hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di Ibukota Kabupaten maupun di luar Ibukota Kabupaten dan dapat ditetapkan per orang).
2. 2.Uang harian perjalanan dinas @Rp.910.000,- /Tim/Hari (sudah termasuk uang makan).
b.Belanja bahan habis pakai berupa ATK @Rp.1.693.000,- / Tahun. Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 142 x 5 kali = 710 Kunjungan. Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 710 kunjungan dibutuhkan 237 hari kerja.
1. 1.Transportasi 1 Tim 237 Hari Rp. 1.500.000 Rp. 355.500.000
2. 2.Uang Harian 5 Orang 237 Hari Rp. 910.000 Rp. 215.670.000
3. 3.ATK 1 Tahun Rp. 1.693.000 Rp. 1.693.000 Total Biaya Operasional Per Tahun Rp. 572.863.000 Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (142 Menara) Rp. 4.034.246 ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 102

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…