DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13) , diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3, angka 11, diubah dan ditambahkan angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9.Dinas Daerah adalah dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu.
11.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1, angka 4, angka 7, angka 8, angka 13, angka 14, angka 16, angka 17, angka 19 diubah dan angka 18 dihapus serta ditambahkan angka 20, huruf e dihapus, huruf f angka 1, angka 3, angka 4 diubah dan ditambahkan angka 5, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  5. 5.Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  8. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan uruan pemerintahan bidang pertanian.
  9. 9.Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  12. 12.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  14. 14.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  16. 16.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  18. 18.Dihapus;
  19. 19.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan usaha menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  20. 20.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
5. e.Dihapus.
6. f.Badan terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe C melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  6. 3.Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat
(3)ditambahkan huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.Kecamatan Batulicin tipe A terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Batulicin; dan
  2. 2.Kelurahan Gunung Tinggi.
2. b.Kecamatan Kusan Hilir tipe A terdiri atas kelurahan kota pagatan;
3. c.Kecamatan Kusan Hulu tipe A;
4. d.Kecamatan Sungai Loban tipe A;
5. e.Kecamatan Satui tipe A;
6. f.Kecamatan Simpang Empat tipe A terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Kampung Baru; dan
  2. 2.Kelurahan Tungkaran Pangeran.
7. g.Kecamatan Mantewe tipe A;
8. h.Kecamatan Angsana tipe A;
9. i.Kecamatan Karang Bintang tipe A;
10. j.Kecamatan Kuranji tipe A;
11. k.Kecamatan Kusan Tengah tipe A; dan
12. l.Kecamatan Teluk Kepayang Tipe A.
  1. 4.Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3) diubah dan ayat
(4)dihapus, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah dan unit pelaksana teknis Dinas Daerah bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dihapus.

5.Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus.

6.Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dihapus, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dihapus.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 9 Maret 2021 BUPATI TANAH BUMBU, ttd H. M. ZAIRULLAH AZHAR Diundangkan di Batulicin pada tanggal 9 Maret 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, ttd H. AMBO SAKKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN : ( 5-33/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang dan ditetapkannya kode wilayah oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 138.4/007/BAK, Kecamatan Kusan Tengah dengan kode wilayah 63.10.11 Kecamatan Teluk Kepayang dengan kode wilayah 63.10.12 sehingga dilakukan penataan perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…