DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 274

Lembaga terkait

Ringkasan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042 dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN; RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN; RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN; PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS; ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN; KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG; KELEMBAGAAN; HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT; PERAN SERTA MASYARAKAT; RENCANA DETAIL TATA RUANG; PENDANAAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentungan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
21.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
23.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
24.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
25.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
26.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
27.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
51.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
52.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Proovinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8.Kelurahan adalah wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
15.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
17.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu .
19.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
20.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten.
21.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
22.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
23.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24.Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
25.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
27.Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara yang selanjutnya disingkat PLTU adalah jenis pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik termal serta pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.
28.Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm merupakan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik.
29.Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disingkat PLTBg merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biogas.
30.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
31.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal lebih dari 1 kV (satu kilo volt) sampai dengan 35 kV (tiga puluh lima kilo volt).
32.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 100 V (seratus volt) sampai dengan setinggi-tingginya 1000 V (seribu volt) atau 1500 V (seribu lima ratus volt).
33.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
34.Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan air, mata air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
35.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
36.Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
37.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
38.Jaringan Air Baku adalah jaringan air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
39.Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disingkat IPA atau WTP/ Water Treatment Plant adalah merupakan sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
40.Air Limbah adalah semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan industri dan kimia.
41.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
42.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/ kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
43.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengendalikan sampah ke media lingkungan.
44.Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan bataun.
45.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan sungai dan saluran yang berfungsi sebagai sistem primer untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
46.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
47.Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan yang terletak di jalan lingkungan primer, jalan lingkungan sekunder dan saluran pembagi atau gorong- gorong antar blok kavling dan pertemuan antar jalan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
48.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi adanya risiko bencana.
49.Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
50.Tempat Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
51.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
52.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
53.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan Kawasanyang memberika perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
54.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
55.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
56.Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
57.Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
58.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
59.Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
60.Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
61.Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
62.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
63.Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
64.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
65.Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.
66.Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
67.Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
68.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
69.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
71.Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
72.Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan.
73.Indikasi Program Utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang Daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
74.Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
75.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
76.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain rencana detail Tata Ruang.
77.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
78.Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan- ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk Ketentuan Umum Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta Arahan Sanksi untuk wilayah Daerah.
79.Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan RTRW.
80.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
81.Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
82.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
83.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
84.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
1. a.tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
2. b.ruang wilayah kabupaten;
3. c.rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
4. d.rencana pola ruang wilayah kabupaten;
5. e.kawasan strategis kabupaten;
6. f.arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
7. g.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
8. h.peran masyarakat dan kelembagaan;
9. i.RDTR;
10. j.Pendanaan;
11. k.penyidikan;
12. l.ketentuan pidana;
(2)Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis terletak pada 3° 01’,21” - 3° 51’ 43,93”’ Lintang Selatan dan 115° 15’ - 116° 05’,32’’ Bujur Timur, dengan luas wilayah perencanaan 488.595,75 hektare.
(3)Batas wilayah perencanaan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Selat Laut;
3. c.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar; dan
4. d.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
(4)Ruang lingkup wilayah perencanaan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi 11 Kecamatan, terdiri dari:
1. a.Kecamatan Kusan Hilir dengan luas wilayah sebesar 7.377,50 hektare;
2. b.Kecamatan Sungai Loban dengan luas wilayah sebesar 38.226,51 hektare;
3. c.Kecamatan Satui dengan luas wilayah sebesar 91.212,18 hektare;
4. d.Kecamatan Angsana dengan luas wilayah sebesar 19.582,20 hektare;
5. e.Kecamatan Kusan Hulu dengan luas wilayah sebesar 21.842,01 hektare;
6. f.Kecamatan Kusan Tengah dengan luas wilayah sebesar 21.441,98 hektare;
7. g.Kecamatan Kuranji dengan luas sebesar 11.467,65 hektare;
8. h.Kecamatan Batu Licin dengan luas sebesar 13.504,26 hektare;
9. i.Kecamatan Karang Bintang dengan luas sebesar 20.130,66 hektare;
10. j.Kecamatan Simpang Empat dengan luas sebesar 29.238,36 hektare;
11. k.Kecamatan Mantewe dengan luas sebesar 92.805,10 hektare; dan
12. l.Kecamatan Teluk Kepayang dengan luas sebesar 121.767,35 hektare.
(5)Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Daerah adalah untuk mewujudkan Penataan Ruang Wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi Daerah sebagai pusat industri, transportasi, dan pariwisata terdepan di Provinsi Kalimantan Selatan yang didukung sektor pertanian yang unggul, berketahanan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
(2)Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.peningkatan ketersediaan infrastruktur mendukung pembangunan berbagai bidang yang berkelanjutan;
2. b.pengembangan sektor transportasi yang representatif disertai keterpaduan interkoneksi antar moda transportasi;
3. c.peningkatan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional;
4. d.pengembangan industri berbasis sektor unggulan;
5. e.pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya;
6. f.pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
7. g.peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan; dan
8. h.peningkatan perlindungan kawasan konservasi.

Pasal 5

(1)Strategi peningkatan ketersediaan infrastruktur mendukung pembangunan berbagai bidang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.menjamin kepastian infrastruktur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah secara terpadu;
2. b.membangun dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur transportasi secara terpadu;
3. c.meningkatkan pelayanan sistem transportasi;
4. d.meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumber daya air;
5. e.meningkatkan sistem jaringan energi serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan sistem jaringan energi; dan
6. f.meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah.
(2)Strategi pengembangan sektor transportasi yang representatif disertai keterpaduan interkoneksi antar moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.merencanakan dan memperbaiki transportasi antar wilayah untuk melayani kesenjangan aksesibilitas secara merata;
2. b.menetapkan sempadan jalan;
3. c.membangun jaringan jalan dan sistem transportasi yang lebih efisien dan efektif;
4. d.mendorong pemanfaatan pelabuhan dan bandar udara untuk kegiatan perdagangan dan industri selaras dengan pengarahan peran kabupaten tanah bumbu sebagai salah satu titik distribusi di sub koridor pantai timur dan selatan Kalimantan; dan
5. e.mengembangkan interkoneksi antar transportasi darat, laut dan udara.
(3)Strategi peningkatan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.memperkuat basis pembangunan ekonomi yang bertumpu pada jasa industri dan transportasi yang berdaya saing;
2. b.meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mendorong penyediaan lapangan kerja yang luas, kepastian dalam berusaha, keberpihakan pada ekonomi rakyat, dan peningkatan profesionalitas SDM;
3. c.mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan industri dalam negeri;
4. d.menciptakan iklim usaha yang sehat;
5. e.mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama pembangunan Daerah yakni perikanan, pariwisata, konservasi, industri dan pelabuhan secara terpadu dan berkelanjutan; dan
6. f.meningkatkan hubungan antara pusat kegiatan yang terletak di wilayah barat dan timur.
(4)Strategi pengembangan industri berbasis sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
1. a.mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus;
2. b.melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. c.mengembangkan kerjasama pentahelix, yaitu:
  1. 1.perguruan tinggi;
  2. 2.lembaga penelitian dan pengembangan;
  3. 3.pemerintah;
  4. 4.masyarakat;
  5. 5.industri;
  6. 6.pengusaha; dan
  7. 7.media.
4. d.meningkatkan kegiatan investasi pada industri skala besar;
5. e.mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan;
6. f.mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil;
7. g.meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah;
8. h.menetapkan LP2B dan lahan perikanan berkelanjutan dengan Peraturan Daerah;
9. i.moratorium kawasan perkebunan dan pertambangan;
10. j.mengembangkan kawasan perikanan dengan prinsip berkelanjutan di daerah konservasi;
11. k.mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitas industri yang berwawasan lingkungan;
12. l.mengembangkan kawasan pelabuhan terpadu dan terpusat; dan
13. m.membatasi pemberian izin pengembangan pelabuhan pada kawasan yang mengganggu fungsi konservasi.
(5)Strategi pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
1. a.memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai budaya luhur termasuk cagar budaya dan situs-situs bersejarah;
2. b.memelihara, melestarikan dan mengembangkan produk usaha kepariwisataan daerah;
3. c.menjaga kekayaan alam sebagai keterpaduan dengan pengembangan pariwisata;
4. d.mengembangkan manajemen pariwisata secara profesional;
5. e.mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama pembangunan;
6. f.kabupaten tanah bumbu yakni perikanan, pariwisata, konservasi, industri dan pelabuhan secara terpadu dan berkelanjutan;
7. g.mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan;
8. h.mengembangkan pusat informasi, promosi, pemasaran pariwisata dan jaringan informasi kepariwisataan;
9. i.membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
10. j.meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
11. k.memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat lokal dan pengrajin lokal untuk pengembangan pariwisata; dan
12. l.meningkatkan peran masyarakat di sekitar objek wisata.
(6)Strategi pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
1. a.mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
2. b.mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. c.meningkatkan sistem pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip good environmental governance dan peningkatan peran serta masyarakat dan mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan;
4. d.mengendalikan perkembangan kegiatan pemanfaatan umum agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. e.membatasi pemberian izin perusahaan dan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan yang berdekatan dan mengganggu kawasan lindung/konservasi;
6. f.mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
7. g.memberikan sanksi hukuman kepada yang melanggar/melakukan pembukaan lahan secara ilegal, penebangan, perusakan ekosistem pesisir dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan; dan
8. h.memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta tutupan hutan.
(7)Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
1. a.turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan;
2. b.mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan pemanfaatan ruang dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
3. c.mensinergikan pemanfaatan ruang kawasan transportasi dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap kegiatan pertahanan dan keamanan;
4. d.mengendalikan pemanfaatan ruang yang merubah rona wilayah darat dan laut melalui instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturn perundang-undangan;
5. e.memaduserasikan penetapan kawasan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan mitigasi dan mengurangi dampak bencana;
6. f.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif atau membatasi pengembangan kegiatan budi daya di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
7. g.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun dengan menentukan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan guna lahan lainnya.
(8)Strategi Peningkatan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
1. a.melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung khususnya kawasan hutan lindung, cagar alam, suaka alam, KKP3K dan suaka margasatwa;
2. b.melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi baik yang dikelola oleh daerah maupun pusat dengan melibatkan masyarakat;
3. c.mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;
4. d.membangun dan mengembangkan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi dengan daerah lain atau dengan kementerian terkait;
5. e.mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem bersama pemangku kepentingan dan masyarakat;
6. f.mengembangkan dan menetapkan kawasan yang bernilai konservasi tinggi;
7. g.mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan; dan
8. h.mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30 (tiga puluh) % (tiga puluh persen).

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

(1)Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
1. a.sistem pusat permukiman;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.PKL;
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan; dan
3. c.PPL.
(2)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas:
1. a.PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  1. 1.Perkotaan Mantewe di Kecamatan Mantewe; dan
  2. 2.Perkotaan Simpang Empat-Batulicin di Kecamatan Batu Licin yang pelayanannya mencakup Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Simpang Empat.
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  1. 1.Perkotaan Angsana di Kecamatan Angsana;
  2. 2.Perkotaan Binawara di Kecamatan Kusan Hulu;
  3. 3.Perkotaan Giri Mulya di Kecamatan Kuranji;
  4. 4.Perkotaan Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang;
  5. 5.Perkotaan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;
  6. 6.Perkotaan Sungai Danau - Makmur Mulya di Kecamatan Satui;
  7. 7.Perkotaan Sari Mulya di Kecamatan Sungai Loban;
  8. 8.Perkotaan Saring Sei Binjai di Kecamatan Kusan Tengah; dan
  9. 9.Perkotaan Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang.
3. c.PPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  1. 1.PPL Manunggal di Kecamatan Karang Bintang;
  2. 2.PPL Purwodadi di Kecamatan Angsana;
  3. 3.PPL Sebamban Baru di Kecamatan Sungai Loban;
  4. 4.PPL Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat; dan
  5. 5.PPL Wonorejo di Kecamatan Satui.
(3)Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan;
2. b.sistem jaringan kereta api;
3. c.sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
4. d.sistem jaringan transportasi laut; dan
5. e.bandar udara umum dan bandar udara khusus.
(2)Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.jalan umum;
2. b.jalan khusus;
3. c.jalan tol;
4. d.terminal penumpang;
5. e.terminal barang;
6. f.jembatan timbang; dan
7. g.jembatan.
(2)Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.jalan arteri;
2. b.jalan kolektor;
3. c.jalan lokal; dan
4. d.jalan lingkungan.
(3)Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer, terdiri atas:
1. a.Batulicin - Serongga (Bts. Kab. Kota Baru);
2. b.Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu) – Sebamban;
3. c.Jalan Akses KI Batulicin;
4. d.Jalan Akses Terminal Pelabuhan Pagatan;
5. e.Pagatan - Batulicin; dan
6. f.Sebamban - Pagatan.
(4)Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.jalan kolektor primer; dan
2. b.jalan kolektor sekunder.
(5)Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.A.Yani - Angsana;
2. b.Akses Pelabuhan Penyeberangan Batulicin;
3. c.Betung - Harapan Jaya - Ringkit;
4. d.Bts. Kab. Tanah Bumbu - Mentewe;
5. e.Bulurejo - Mentawakan Mulya - Dukuhrejo;
6. f.Dukuh Rejo - Rejosari - Mentewe;
7. g.Giri Mulia - Kuranji - Waringin Tunggal;
8. h.Gunung Antasari - Sari Gadung;
9. i.Jalan Akses Jembatan Pulau Laut;
10. j.Jalan Sawmill;
11. k.Jalan Sukadamai;
12. l.Jl Baru Gelang;
13. m.Jl Kersik Putih - Gunung Tinggi;
14. n.Jl Kodeco - Teluk Kepayang;
15. o.Jl Masuk Goa Liang Bangkai;
16. p.Jl Sepunggur - Gunung Tinggi;
17. q.Karang Bintang - Rejo Winangun;
18. r.Karang Mulia - Teluk Kepayang;
19. s.Kerta Buana - Batu Meranti - Ringkit;
20. t.Kodeco 58 - Sungai Jati;
21. u.Kota Pagatan - Kampung Baru;
22. v.Lingkar Batulicin - Tanah Merah - Jl Masuk Jembatan Pulau Laut;
23. w.Lingkar Teluk Kepayang - Tapus;
24. x.Mentewe - Batu Licin;
25. y.Mustika - Giri Mulia;
26. z.Rejo Winangun - Wonorejo; aa. Ringkit - Mustika; bb. Sepunggur - Gunung Tinggi - Lingkar Dalam Batulicin; cc. Simpang Empat - Karang Bintang; dd. Simpang Kodeco - Mantewe; ee. Waringin Tunggal - Tapus; dan ff. Wonorejo - Karang Mulya.
(6)Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.Jalan Akses Setangga;
2. b.Jalan Alternatif Beringin - Pagatan;
3. c.Jalan Alternatif Sungai Danau Satui Barat;
4. d.Jalan Lingkar Kabupaten; dan
5. e.Jalan Pelabuhan Setangga.
(7)Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan lokal primer melintas di seluruh kecamatan.
(8)Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.jalan lingkungan primer melintas di seluruh kecamatan; dan
2. b.jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh kecamatan.
(9)Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Angsana;
2. b.jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Satui;
3. c.jalan khusus pertambangan melintas di Simpang Empat;
4. d.jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Sungai Loban;
5. e.jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Teluk Kepayang;
6. f.jalan khusus industri melintas di Kecamatan Batu Licin; dan
7. g.jalan khusus industri melintas di Kecamatan Simpang Empat.
(10)Jalan Tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.ruas Pelaihari – Pagatan;
2. b.ruas Pagatan – Batulicin; dan
3. c.ruas Batulicin – Tanah Grogot.
(11)Terminal Penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.terminal penumpang tipe B, yaitu Terminal Kersik Putih di Kecamatan Batu Licin.
2. b.terminal penumpang tipe C, meliputi:
  1. 1.terminal Angsana di Kecamatan Angsana;
  2. 2.terminal Batulicin di Kecamatan Batu Licin;
  3. 3.terminal Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang;
  4. 4.terminal Mantewe di Kecamatan Mantewe;
  5. 5.terminal Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;
  6. 6.terminal Satui di Kecamatan Satui;
  7. 7.terminal Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat;
  8. 8.terminal Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban; dan
  9. 9.terminal Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang.
(12)Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu terminal barang Angsana di Kecamatan Angsana.
(13)Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Kecamatan Batu Licin.
(14)Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:
1. a.Kecamatan Angsana;
2. b.Kecamatan Batu Licin;
3. c.Kecamatan Karang Bintang;
4. d.Kecamatan Kusan Hilir;
5. e.Kecamatan Kusan Hulu;
6. f.Kecamatan Satui; dan
7. g.Kecamatan Teluk Kepayang.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu jaringan jalur kereta api.
(2)Jaringan jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.
(3)Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2)berupa jaringan jalur kereta api antarkota meliputi Banjarmasin - Balikpapan/Banjarmasin – Pelaihari - Batakan/Tanah Grogot - Batulicin- Pelaihari/Banjarmasin – Pelaihari – Batulicin.

Pasal 11

(1)Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
2. b.lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi;
3. c.pelabuhan sungai dan danau; dan
4. d.pelabuhan penyeberangan.
(2)Lintas Penyeberangan Antarprovinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, terdiri atas:
1. a.Batulicin - Makassar;
2. b.Batulicin - Surabaya;
3. c.Batulicin - Parepare;
4. d.Batulicin - Garongkong;
5. e.Batulicin - Bontang; dan
6. f.Batulicin - Barru.
(3)Lintas Penyeberangan Antar kabupaten/Kota dalam Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Batulicin – Kotabaru.
(4)Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan terdiri atas:
1. a.Pelabuhan Batulicin di Kecamatan Batu Licin;
2. b.Pelabuhan Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hilir
3. c.Pelabuhan Satui di Kecamatan Satui; dan
4. d.Pelabuhan Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat.
(5)Pelabuhan Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yang masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi kepelabuhanan; dan
(6)Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Batulicin di Kecamatan Batu Licin.

Isi peraturan

Teks274PDFHirarki

Memuat teks peraturan…