DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Status Kelurahan Batulicin Menjadi Desa Batulicin Lama Dan Kelurahan Batulicin Dalam Kecamatan Batulicin, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Perubahan Status; Aset/ Kekayaan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu untuk merubah status Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penataan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan Batulicin Menjadi Desa Batulicin Lama Dan Kelurahan Batulicin Dalam Kecamatan Batulicin; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 6);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Batulicin, Desa Pondok Butun Di Kecamatan Batulicin dan Desa Kampung Baru, Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 64);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS KELURAHAN BATULICIN MENJADI DESA BATULICIN LAMA DAN KELURAHAN BATULICIN DALAM KECAMATAN BATULICIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
4.Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Rukun Tentangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perubahan status; dan
b.aset/kekayaan;

BAB II

PERUBAHAN STATUS

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan status Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama dan Kelurahan Batulicin dalam Kecamatan Batulicin.

Pasal 4

(1)Wilayah Kelurahan Batulicin sebelum dilakukan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
1. a.nomor kode kelurahan : 63.10.01.1007
2. b.jumlah penduduk : 8.082 jiwa
3. c.luas wilayah : 26,34 km2
4. d.cakupan wilayah kerja : RT 001 sampai dengan RT 017
(2)Wilayah Kelurahan Batulicin setelah dilakukan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi :
1. a.Desa Batulicin Lama, meliputi :
  1. 1.jumlah penduduk : 5.443 jiwa.
  2. 2.luas wilayah : 18,25 Km2
  3. 3.cakupan wilayah kerja : RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, RT 005, RT 006,RT 007 RT 009 RT 011, RT 012, RT 013 RT 015 dan RT 017.
  4. 4.pusat pemerintahan : berkedudukan di RT 006.
2. b.Kelurahan Batulicin, meliputi :
  1. 1.jumlah penduduk : 2649 jiwa.
  2. 2.luas wilayah : 8,09 Km2
  3. 3.cakupan wilayah kerja : RT 008, RT 010, RT 014 dan RT 016.
  4. 4.pusat pemerintahan : berkedudukan di RT 008

Pasal 5

(1)Desa Batulicin Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sejahtera, Desa Baroqah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin;
2. b.sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maju Bersama;
3. c.sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru; dan
4. d.sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batulicin dan Desa Kersik Putih;
(2)Kelurahan Batulicin setelah dilakukan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batulicin Lama;
2. b.sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maju Bersama dan Kelurahan Gunung Tinggi;
3. c.sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batulicin Lama; dan
4. d.sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kersik Putih;
(3)Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Penentuan dan penyelesaian masalah tapal batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Batulicin dengan Desa Batulicin Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dimusyawarahkan antara unsur yang ada di Kelurahan Batulicin dan masyarakat setempat yang difasilitasi oleh Camat Batulicin dan dibuktikan dengan Berita Acara.
(2)Penegasan Batas Desa/Kelurahan dilaksanakan setelah Desa Batulicin Lama/Kelurahan Batulicin mendapat Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ASET/KEKAYAAN

Pasal 7

(1)Pembagian Kekayaan Kelurahan Batulicin dan Desa Batulicin Lama sebagai akibat perubahan status dilaksanakan berdasarkan musyawarah.
(2)Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat Batulicin.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Kelurahan Batulicin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan Desa Batulicin Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 sepanjang yang menyatakan perubahan status Desa Batulicin menjadi Kelurahan, Pasal 4, Pasal 8 ayat (1) dan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Batulicin, Desa Pondok Butun Di Kecamatan Batulicin Dan Desa Kampung Baru Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 24 Agustus 2020 BUPATI TANAH BUMBU, ttd H. SUDIAN NOOR Diundangkan di Batulicin pada tanggal 24 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, ttd H. ROOSWANDI SALEM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 7-41 / 2020) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desa Sejahtera Kelurahan Kampung Baru Desa Barokah Desa Sukamaju Desa Majubersama rahan Gunung Tinggi Desa Kersik Putih SELAT LAUT SELAT LAUT Jalan Manggis Jl. Raya Batulicin S.Batulic in S.Tanah Me r ah P. Suwangi 384000 384000 386000 386000 388000 388000 390000 390000 392000 392000 394000 394000 9614000 96150009615000 96160009616000 96170009617000 96180009618000 96190009619000 96200009620000 96210009621000 96220009622000 μ PETA BATAS WILAYAH DESA BATULICIN LAMA DAN KELURAHAN BATULICIN KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU LAMPIRAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN TAN AHBUMBU N OMOR TAHUN 2020 TEN TAN G PERUBAHAN STATUSKELURAHAN BATULICIN MEN JADI DESABATULICIN LAMADAN KELURAHAN BATULICIN DALAM KECAMATAN BATULICIN Site m Proye ks iUnive rs alTrans ve rs e Me rc ator Grid UTM Z ona50s Datum WGS1984 PEMERIN TAH KABUPATEN TAN AHBUMBU SEKRETARIATDAERAH Alam at:Jalan Darm aPrajaN o.1GunungTinggiBatulic in Kab.Tanah Bum bu Kalim antan Se latan – Kod e Pos 72171te lp.(0518)6076052– Fax:(0518)6076053 we bs ite :www.tanahbum bukab.go.id _ E-m ail:s e td a@tanahbum bukab.go.id BUPATITAN AHBUMBU, H.SUDIAN N OOR Ke te rangan 0 2 4 6 81 Km 370000 370000 375000 375000 380000 380000 385000 385000 390000 390000 395000 39500096080009608000 96160009616000 96240009624000 300000 300000 320000 320000 340000 340000 360000 360000 380000 380000 400000 400000 9580000 9600000 9620000 9640000 9660000 Pe tunjuk Le tak Pe ta Kab.Tanah Bum bu De s aBatulic in Lam ad an Ke lurahan Batulic in Ke c Batulic in De s aBatulic in Lam a Ke lurahan Batulic in Titik Kord inatBatas De s aBatulic in Lam a Jalan N as ional Jalan Kabupate n Sungai De s aBatulic in Lam a Luas ±18.25Km ² Ke lurahan Batulic in Batas De s aLainnya Luas ± 8,09Km ² Titik UTM X UTM Y 1 390437 9615853 2 388641 9616070 3 389099 9618353 4 385199 9618601 5 385213 9619100 6 385270 9619774 7 388930 9619879 8 389221 9619965 9 389251 9619856 10 389725 9619862 Skala1:30.000

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017