DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Menjadi PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda), berisi tentang: 1. Ketentuan umum terkait hal-hal di peraturan ini; 2. Perubahan Bentuk Hukum Dan Nama; 3. Tempat Kedudukan Dan Jangka Waktu Pendirian; 4. Bidang Usaha; 5. Modal; 6. Saham; 7. Organisasi PT. BJU (Perseroda); 8. Kepegawaian; 9. Tata Kelola Perusahaan; 10. Tahun Buku, Rencana Kerja, Dan Laporan Keuangan; 11. Penetapan Dan Penggunaan Laba Bersih; 12. Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan; 13. Pembubaran Dan Likuidasi; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama menjadi PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BATULICIN JAYA UTAMA MENJADI PT. BATULICIN JAYA UTAMA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang ini serta peraturan pelaksananya.
8.Perseroan Terbatas Batulicin Jaya Utama (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BJU (Perseroda) adalah Perseroda Kabupaten Tanah Bumbu.
9.Organ PT. BJU (Perseroda) adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
11.Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
12.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
13.Pegawai adalah pegawai PT. Batulicin Jaya Utama atau PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda).
14.Akta pendirian adalah akta pendirian PT. BJU (Perseroda).
15.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BJU (Perseroda)
16.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
17.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BJU (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
18.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
19.Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal1 Januari sampai dengan 31 Desember.
20.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Pasal 2

Perubahan bentuk hukum BUMD dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Perseroan agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional.

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
b.meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
c.memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
d.memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan Daerah; dan
e.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama, diubah menjadi PT. BJU (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
(3)Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. BJU (Perseroda).
(4)Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
1. a.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri PT. BJU (Perseroda);
2. b.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. c.nama pemegang Saham yang telah mengambil bagian Saham, rincian jumlah Saham dan nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 5

(1)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakibat hukum terutama berkenaan dengan:
1. a.hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama beralih kepada PT. BJU (Perseroda); dan
2. b.Direksi, Komisaris dan Pegawai dialihkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Perseroan.
(2)Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan berlaku terhadap PT. BJU (Perseroda).

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 6

(1)PT. BJU (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Batulicin.
(2)PT. BJU (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain diwilayah Republik Indonesia.

Pasal 7

Jangka waktu pendirian PT. BJU (Perseroda) sampai ditetapkan pembubaranya dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 8

(1)PT. BJU (Perseroda) melakukan usaha pokoknya di bidang:
1. a.pertambangan;
2. b.perhubungan dan kepelabuhan;
3. c.peternakan;
4. d.perkebunan;
5. e.jasa konstruksi;
6. f.perdagangan umum;
7. g.pengelolaan jalan dan pelabuhan; dan/atau
8. h.bidang lain sesuai kebutuhan.
(2)Bidang lain sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf h merupakan peluang usaha yang cukup prospektif di luar bidang usaha yang telah ditetapkan.
(3)Selain usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), PT. BJU (Perseroda) dapat mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan Komisaris dan/atau pemegang Saham.
(4)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Akta Pendirian.

Pasal 9

(1)PT. BJU (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan untuk pengembangan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah dan daerah lain diwilayah Republik Indonesia.

BAB V

MODAL

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT. BJU (Perseroda) sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah sebelum dilakukan Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar Rp.9.438.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
(3)Modal Dasar PT. BJU (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Modal Dasar Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
2. b.Modal Dasar pihak lain paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 11

(1)Perubahan Modal Dasar PT. BJU (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Dalam hal perubahan Modal Dasar PT. BJU (Perseroda) dan/atau penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan Daerah, maka harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dalam RUPS.
(3)Pelaksanaan perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)PT. BJU (Perseroda) dapat menjual Saham kepada pihak swasta, perseorangan dan masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…