DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

ERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA) dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PERUBAHAN BENTUK HUKUM; MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN PT AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA); KEGIATAN USAHA; JANGKA WAKTU BERDIRI PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA); MODAL DASAR DAN SAHAM; ORGAN PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA); KEPEGAWAAIAN; TATA CARA EVALUASI; TATA KELOLA PERUSAHAAN; PERENCANAAN DAN PELAPORAN; KERJASAMA; PINJAMAN; PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI; PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN; PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA); KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bersujud (Perseroda); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 136);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
2.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut PDAM Bersujud adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Bersujud yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Organ adalah rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Bersujud dan/atau anggaran dasar.
11.Komisaris adalah Organ PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12.Direksi adalah Organ PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan untuk kepentingan PT. Air Minum Bersujud (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuannya serta mewakili PT Air Minum Bersujud (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar pada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) Kabupaten Tanah Bumbu.
14.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
15.Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
16.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang memberi hak atas dividen kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
17.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
18.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
19.Deviden adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemegang Saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.
20.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
21.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
22.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perubahan bentuk hukum;
b.maksud dan tujuan pendirian PT. Air Minum Bersujud (Perseroda);
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri PT. Air Minum Bersujud (Perseroda);
e.Modal Dasar dan Saham;
f.Organ PT. Air Minum Bersujud (Perseroda);
g.kepegawaian;
h.tata cara evaluasi;
i.tata kelola perusahaan;
j.perencanaan dan pelaporan;
k.kerja sama;
l.pinjaman;
m.penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi;
n.penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
o.pembubaran dan likuidasi; dan
p.pembinaan dan pengawasan PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, PDAM Bersujud yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 15) diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam rangka mencapai tujuan badan usaha milik Daerah dan restrukturisasi.
(3)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selanjutnya dilaksanakan melalui akta pendirian.
(4)Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Daerah (Perseroda).
(5)Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit:
1. a.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
2. b.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. c.nama pemegang Saham yang telah mengambil bagian Saham, rincian jumlah Saham, dan nilai nominal Saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 4

(1)Anggaran Dasar Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.
(2)Anggaran Dasar Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran Dasar Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
6. f.jumlah Saham;
7. g.klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
8. h.nilai nominal setiap Saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian Deviden; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan perubahan nama PDAM Bersujud.
(2)Perubahan nama PDAM Bersujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

Pasal 6

(1)PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) menetapkan logo perusahaan.
(2)Penetapan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui RUPS untuk kemudian dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

Pasal 7

(1)Perubahan bentuk hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, berakibat hukum terhadap:
1. a.hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki PDAM Bersujud beralih kepada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda); dan
2. b.Direksi, dewan pengawas, dan Pegawai PDAM Bersujud dialihkan kepada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
(2)Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

Pasal 8

(1)PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Tanah Bumbu dan dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan di desa dan kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Pendirian kantor cabang dan/atau unit pelayanan di desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN PT AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA)

Pasal 9

(1)Pendirian PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.
(2)Pendirian PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya;
2. b.meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih yang bermutu bagi masyarakat;
3. c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat; dan
4. d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 10

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air minum bagi masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memproduksi air bersih dan/atau air minum;
2. b.mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan; dan
3. c.mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air bersih dan/atau air minum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

(1)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan antara lain:
1. a.melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sebagai penugasan khusus; dan
2. b.menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.
(2)Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perseroda.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b untuk melaksanakan proyek kerja sama infrastruktur.
(4)Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…