DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan … 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas … 3
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.
(3)Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup;
  5. 5.Satuan ... 4
  6. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran;
  7. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  9. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
  10. 9.Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  11. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  12. 11.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
  13. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  14. 13.Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
  15. 14.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga;
  16. 15.Dinas Pertanian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
  17. 16.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. e.Badan…. 5
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; dan
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
6. f.Kecamatan terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan X Koto tipe A;
  2. 2.Kecamatan Batipuh tipe A;
  3. 3.Kecamatan Rambatan tipe A;
  4. 4.Kecamatan Lima Kaum tipe A;
  5. 5.Kecamatan Tanjung Emas tipe A;
  6. 6.Kecamatan Lintau Buo tipe A;
  7. 7.Kecamatan Sungayang tipe A;
  8. 8.Kecamatan Sungai Tarab tipe A;
  9. 9.Kecamatan Pariangan tipe A;
  10. 10.Kecamatan Salimpaung tipe A;
  11. 11.Kecamatan Padang Ganting tipe A;
  12. 12.Kecamatan Tanjung Baru tipe A;
  13. 13.Kecamatan Lintau Buo Utara tipe A; dan
  14. 14.Kecamatan Batipuh Selatan tipe A.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB….. 6

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.bidang pendidikan;
2. b.bidang kesehatan; dan
3. c.UPT selain bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Pasal 6

(1)UPT Dinas Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berupa Satuan pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(2)UPT Dinas Daerah bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(4)UPT selain bidang pendidikan dan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli. BAB….. 7

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas, UPT Badan, Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Pasal….. 8

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2017