DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan atas ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan dalam upaya pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan perlu dibentuk perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; bahwa untuk mengoptimalkan fungsi perangkat daerah yang melakukan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah, yang dinasnya masih merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintah lainnya perlu dipisahkan menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik; bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa ... + bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 35); Dengan ... 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 35) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Dinas; Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang; Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
1. g.Kecamatan.
(3)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A a. c. d. e. f. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas ... i 10. 11. 12. 13. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 2. 3. dan bidang pertanahan; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan 4. pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta_ perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan _bidang pengendalian penduduk dan_ keluarga berencana; Dinas Perhubungan tipe Cc yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; 5. B 6. 7. 8. 9.
  3. 14.Dinas ... i _5-
  4. 14.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga;
  5. 15.Dinas Pertanian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  6. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan; dan
  7. 17.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, energi dan sumber daya mineral. . Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik. Badan yang menyelenggarakan urusan penunjang terdiri dari :
  8. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
  9. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
  10. 3.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; dan
  11. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B- yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. e. f. . Kecamatan terdiri dari:g. Kecamatan X Koto tipe A; Kecamatan Batipuh tipe A; Kecamatan Rambatan tipe A; Kecamatan Lima Kaum tipe A; Kecamatan Tanjung Emas tipe A; Kecamatan Lintau Buo tipe A; Kecamatan Sungayang tipe A; Kecamatan Sungai Tarab tipe A; Kecamatan Pariangan tipe A; . Kecamatan Salimpaung tipe A; . Kecamatan Padang Ganting tipe A; . Kecamatan Tanjung Baru tipe A; . Kecamatan Lintau Buo Utara tipe A; dan . Kecamatan Batipuh Selatan tipe A. Pasal II ... 10 11 12 13 14 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar. Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 18 Desember 2023 BUPATI TANAH DATAR, ttd. EKA PUTRA Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 18 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. IQBAL RAMADI PAYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 11/109/2023 s Jinan-sesuai dengan aslinya “KEP ALA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH UMUML Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan dalam upaya pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan perlu dibentuk perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya untuk mengoptimalkan fungsi perangkat daerah yang melakukan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah, yang dinasnya masih merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintah lainnya perlu dipisahkan menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu disusun kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan perubahan untuk kedua kalinya. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 53 i

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…