DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh: izin lokasi; izin mendirikan bangunan; atau izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrasturktur wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/usaha tersebut sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kondisi transportasi jalan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 2
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
12.Peratuturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13.Peratuturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570); 3
14.Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
5.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
9.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
10.Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Tanah laut.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Tanah laut. 4
12.Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
13.Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
14.Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
15.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
16.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan
17.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
18.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
19.Tarikan Lalu Lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan tertentu .
20.Tingkat pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang Lalu Lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
21.Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
22.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
23.Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
24.Dokumen Andalalin adalah hasil studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
25.Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adlah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
26.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
27.Pengembang atau pembangun, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha. 5

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini ditujukan ini untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang mengakibatkan perubahan bangkitan dan atau tarikan perjalanan sehingga menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Sasaran dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan.

BAB III

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 5

1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk :

a.kegiatan perdagangan;
b.kegiatan perkantoran;
c.kegiatan industri;
d.fasilitas pendidikan;
e.fasilitas pelayanan umum;
f.kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. 2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
a.perumahan dan pemukiman;
b.rumah susun dan apartemen; dan/atau
c.pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. 3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :
a.akses ke dan dari jalan tol;
b.pelabuhan;
c.bandar udara;
d.terminal;
e.stasiun kereta api;
f.pool kendaraan; 6
g.fasilitas parkir untuk umum;
h.jalan layang (flyover) ;
i.lintas bawah (underpass) ;
j.terowongan (tunnel) wajib andalalin, dan/atau
k.infrastruktur lainnya. 4) Kriteria peruntukan lahan dan ukuran minimal kawasan yang wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas pada pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan adalah :
a.pusat kegiatan perdagangan / pusat perbelanjaan / ritail 500 m2 (limaratus meter persegi) luas lantai bangunan;
b.kegiatan perkantoran 1000 m2 (seribu meter persegi) luas lantai banguan;
c.kegiatan industri dan / atau pergudangan 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
d.fasilitas pendidikan a) Sekolah / Universitas dengan 500 (lima ratus) siswa, dan b) Lembaga Kursus bangunan dengan 50 (lima puluh) siswa / waktu
e.Fasilitas Umum a) Rumah Sakit 50 (lima puluh) tempat tidur; b) Klinik Bersama 10 (sepuluh) ruang praktik dokter, dan c) Bank 500 m2 (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan.
f.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 1 (satu) dispenser;
g.hotel 50 (lima puluh) kamar;
h.gedung pertemuan 500 m2 (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
i.restauran 100 (seratus) tempat duduk;
j.fasilitas olahraga (indoor atau outdoor) kapasitas penonton 100 (seratus) orang dan / atau luas 10000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);
k.bengkel kendaraan bermotor 2000 m2 (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan;
l.pencucian mobil 2000 m2 (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan;
m.permukiman sederhana 100 (seratus) unit;
n.permukiman menengah – Atas 50 (lima puluh) unit;
o.rumah susun sederhana 100 (seratus) unit;
p.apartemen 50 (lima puluh) unit;
q.ruko luas lantai keseluruhan 2000 m2 (dua ribu meter persegi);
r.akses ke dan dari jalan tol wajib andalalin;
s.pelabuhan wajib andalalin;
t.bandar udara wajib andalalin;
u.terminal wajib andalalin;
v.stasiun kereta api wajib andalalin;
w.pool kendaraan wajib andalalin;
x.fasilitas parkir untuk umum wajib andalalin;
y.jalan layang (flyover) wajib andalalin, dan 7
z.lintas bawah (underpass) dan / atau Terowongan (tunnel) wajib andalalin. 5) Bangunan / Permukiman / Infastruktur lainnya wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Pasal 6

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

a.izin lokasi;
b.izin mendirikan bangunan; atau
c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

1.Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrasturktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
2.Dalam melakukan analisis dampak lalu lintas, Pengembang atau pembangun menunjuk Lembaga Konsultan yang memilki tenaga ahli bersertifikat Andalalin.
3.Lembaga Konsultan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah lembaga konsultan berbadan hukum.
4.Untuk Memperoleh sertifikat yang dimaksud Pasal 7 ayat (2), Tenaga Ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5.Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 8

1.Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
2.Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a.perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas meliputi 8 a) penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan; b) cakupan wilayah kajian berdasarkan pembangunan atau pengembangan; c) perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan / atau kebutuhan parkir; d) penetapan tahun dasar analisis; e) periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; f) kebutuhan pengumpulan data lalu lintas g) karakteristik dan intensitas tata guna lahan; h) penggunaan dan pemilihan model transportasi; i). metodelogi penyusunan dokumen andalalin;
b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi : a) kondisi prasarana jalan; b) kondisi lalu lintas eksisting; dan c) kondisi angkutan jalan;
c.analisis bangkitan / tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi;
d.analisis distribusi perjalanan;
e.analisis pemilihan moda;
f.analisis pembebanan perjalanan
g.simulasi kinerja lalulintas ;
h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
i.tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Pengembang atau pembangunan dalam penanganan dampak;
j.rencana pemantauan dan evaluasi; dan
k.gambaran umum lokasi yang akan di bangun atau dikembangkan.
1. 3.Tanggung Jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB V

PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

1.Hasil Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
2.Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada status kelas jalan Kabupaten serta turunannya.
3.Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi diantara Jalan Provinsi dan / atau Jalan Negara yang berkaitan dengan jalan kabupaten, Bupati memberikan pertimbangan sebagai persyaratan mendapat Persetujuan Gubernur untuk Jalan Provinsi dan Menteri Perhubungan untuk Jalan Nasional 9
4.Bupati memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
5.Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

1.Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan / atau pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat

(2), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mempunyai tugas :

a.melakukan penilaian terhadap hasil anasis dampak lalu lintas; dan
b.menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.
1. 3.Segala biaya yang diakibatkan untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupten Tanah Laut

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…