DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Sistematika;Ketentuan umum;asas, Tujuan, sasaran dan Fungsi;Kedudukan dan Jangka Waktu RIPKD;Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Daerah;Kebijakan Pembangunan Pariwisata Daerah;Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata;Koordinasi Pengembangan Kepariwisataan Dan Pengelolaan Sarana Prasaran Kepariwisataan;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut perlu dikembangkan guna menunjang 2 pembangunan daerah, peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya ;
c.bahwa pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
d.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan pengembangan kepariwisataan yang optimal di Kabupaten Tanah Laut maka perlu langkah-langkah pengaturan yang terencana dan terarah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tanah Laut; 3 Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4
3.Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 5 Kepariwisataan Nasional 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN : 6 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah segi unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanah laut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah laut
5.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disparbudpora adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 7 pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
10.Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut KPP adalah merupakan wilayah struktur pengembangan yang merangkum beberapa obyek wisata atau kawasan wisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan. 8
12.Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut WPP adalah tingkat perwilayahan diatas KPP, yang merangkum beberapa KPP ke dalam satu kesatuan wilayah pengembangan pariwisata
13.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut RIPKD adalah rumusan pokok – pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan kepariwisataan di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, factor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
14.Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata yang selanjutnya disebut RIPOW adalah rencana operasional pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunannya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RIPKD sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah dan pembangunan daerah berasaskan : 9

a.pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.pelestarian, yaitu melestarikan nilai social budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
c.keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sector pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh didaerah;
d.berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, social budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai; dan
e.ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 3

Tujuan RIPKD adalah untuk

a.memberikan arahan kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah melalui pelestarian nilai budaya, 10 peningkatan cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.mewujudkan pembangunan kepariwisataan melalui pembangunan dan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan;
c.memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sesuai keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata;
d.memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan ODTW;
e.memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataaan didaerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan daerah secara terintegrasi dan sinergi sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan; dan
f.memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 11

Pasal 4

Sasaran RIPKD adalah :

a.memantapkan pembangunan kepariwisataan daerah;
b.menetapkan strategi pembangunan kepariwisataan daerah;
c.menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah;
d.tersusunnya suatu konsep pembangunan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu- isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata daerah;
e.terindentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan;
f.tersusunnya arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap WPP dan KPP;
g.terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, 12 pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan; dan
h.menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

Pasal 5

RIPKD berfungsi :

a.sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran pariwisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
b.sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
c.sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
d.sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut. 13

BAB III

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RIPKD

Pasal 6

Kedudukan RIPKD adalah :

a.sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sub sektor pariwisata; dan
b.sebagai dasar penyusunan Rencana Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) dan rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) serta Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW)

Pasal 7

RIPKD dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB IV

OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW) DAERAH

Pasal 8

ODTW Meliputi :

a.wisata alam;
b.wisata sejarah dan budaya;
c.wisata taman rekreasi dan buatan manusia;
d.wisata pendidikan; dan 14
e.wisata bahari.

Pasal 9

Persebaran ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 8 tersebut dalam lampiran peta persebaran ODTW Kabupaten Tanah Laut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Selain ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 8, terdapat obyek kegiatan wisata minat khusus yang meliputi :

a.wisata alam ; dan
b.wisata budaya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…