DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang memuat Ketentuan umum; Fungsi dan Tujuan; Kewenangan Pemerintah Daerah; Pembangunan Kepariwisataan; Kawasan Strategis Pariwisata; Usaha Pariwisata; Pendaftaran Usaha Pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah; Pendanaan; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai 2 budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungansehingga pembangunan kepariwisataan tidak hanya mengutamakan segi pendapatan namun juga harus memuat nilai-nilai dimaksud maka perlu langkah-langkah pengaturan yang terarah dan terencana;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dimana Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan Pasal 30 huruf e menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya, maka perlu pengaturan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu 3

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 5 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta ManajemenKebutuhan Lalu Lintas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5221);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel;
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan ;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 7 2008 Nomor 13) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraaan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 9);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 8); 8
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 14);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPKD) Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. 9

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disparbudpora 10 adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
7.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8.Konsinyasi adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian.
9.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
12.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 11 masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
13.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki 12 potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19.Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
20.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
22.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
23.Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri. 13
24.Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
25.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkatTDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
26.Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
27.Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
28.Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
29.Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
30.Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
31.Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. 14
32.Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
33.Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
34.Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan bintang lima.
35.Hotel Melati adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
36.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
37.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 15 organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
38.Orang adalah orang perseorangan.
39.Analisi Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andal Lalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
40.Dokumen lingkunganhidup adalah dokumen amdal atau dokumen UKL UPL.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan berfungsi:

a.memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
b.meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
c.meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 16

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
d.memajukan kebudayaan;
e.memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha danlapangan kerja;
f.memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah airguna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
g.mengangkat citra daerah;
h.memperkuat kearifan lokal;
i.menggali dan mengembangkan potensi ekonomi,kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasimelalui kegiatan kepariwisataan;
j.mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regionaldan nasional;
k.mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunankepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraandan kemakmuran masyarakat;dan
l.meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah. 17

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerahberada pada Bupati.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana indukpembangunan kepariwisataan;
2. b.menetapkan destinasi pariwisata;
3. c.menetapkan daya tarik wisata;
4. d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataanpendaftaran usaha pariwisata;
5. e.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaankepariwisataan;
6. f.memfasilitasi dan melakukan promosi destinasipariwisata dan produk pariwisata;
7. g.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitiankepariwisataan;
9. i.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
10. j.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;dan
11. k.mengalokasikan anggaran kepariwisataan. 18
(3)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) kepada Disparbudpora Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan danpenyebarluasan informasi kepada masyarakat untukkepentingan pengembangan kepariwisataan.
(2)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelolasistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuandan kondisi daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaanrencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikankeanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam,serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisataan meliputi:

a.industri pariwisata;
b.destinasi pariwisata;
c.pemasaran; dan
d.kelembagaan kepariwisataan. 19

Pasal 8

(1)Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkanRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(2)Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi danmisi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan,kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat,pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasipariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaranpariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalamrangka mewujudkan tujuan penyelenggaraankepariwisataan.
(3)Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeridan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuaidengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. 20

Pasal 10

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengankepariwisataan menyelenggarakan penelitian danpengembangan kepariwisataan untuk mendukungpembangunan kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…