DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 01 Tahun 2020

Nomor: 01
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kebijakan dan Tanggung Jawab; 3. Penyelenggaraan Perpustakaan; 4. Koleksi Perpustakaan; 5. Penyelenggaraan Perpustakaan; 6. Layanan Perpustakaan; 7. Sumber Daya Manusia Perpustakaan; 8. Pelestarian Koleksi, Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Budaya; 9. Pembudayaan Kegemaran Membaca; 10. Fasilitas, Pembinaan dan Pengembangan; 11. Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat; 12. Penghargaan; 13. Kelembagaan; 14. Pendanaan; 15. Pengawasan; 16. Ketentuan Peralihan; dan 17. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secaramerata berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan daerah yang prima; 19
3. c.menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat;
4. d.mewujudkan masyarakat gemar membaca;
5. e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat;
6. f.menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
7. g.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kearifan lokal sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
(3)Selain kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
1. a.perpustakaan sekolah pada pendidikan dasar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah;
2. b.perpustakaan umum tingkat Kecamatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
3. c.perpustakaan umum tingkat Kelurahan/Desa sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan/Desa; dan
4. d.perpustakaan khusus pada SKPD Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya.
(4)Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 20 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(5)Ketentuan mengenai Pembentukan dan Penyelenggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertanggung jawab menjamin terpenuhinya standar perpustakaan daerah yang meliputi :
1. a.koleksi perpustakaan;
2. b.sarana dan prasarana Perpustakaan;
3. c.pelayanan Perpustakaan;
4. d.tenaga Perpustakaan;
5. e.penyelenggaraan Perpustakaan;
6. f.pengelolaan Perpustakaan; dan
7. g.pendanaan Perpustakaan.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah. 21

Pasal 9

Untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan memiliki kewenangan :

a.mengatur, membina, mengawasi dan pengelolaan perpustakaan;
b.membina sumber daya manusia; dan
c.membangun kerja sama antar perpustakaan.

BAB III

PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
(2)Penyelenggara Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perpustakaan pada :
1. a.Pendidikan dasar;
2. b.Kecamatan/Kelurahan; dan
3. c.Perpustakaan Khusus.
(3)Pemerintah Desa menyelenggarakan Perpustakaan Desa.
(4)Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan. 22
(5)Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan melakukan pembinaan.

Pasal 11

(1)Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) wajib mendaftar pada SKPD yang membidangi Perpustakaan Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 12

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar koleksi perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan. 23
(2)Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
1. a.jenis koleksi perpustakaan;
2. b.jumlah judul koleksi perpustakaan;
3. c.pengembangan koleksi perpustakaan;
4. d.pengolahan koleksi perpustakaan; dan
5. e.pelestarian koleksi perpustakaan.

Pasal 13

(1)Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari :
1. a.koleksi referensi;
2. b.koleksi umum;
3. c.koleksi berkala;
4. d.terbitan pemerintah;
5. e.koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
6. f.koleksi langka; dan
7. g.jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
(2)Jenis koleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa :
1. a.karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip; 24
2. b.karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
3. c.karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
4. d.karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 14

Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi dan penyandang disabilitas.

Pasal 15

(1)Jumlah judul koleksi perpustakaan umum dan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf e paling rendah 1.000 (seribu) judul.
(2)Perpustakaan Daerah menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan berdasarkan skala kebutuhan pemustaka dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk pemustaka penyandang disabilitas berdasarkan skala kebutuhan pemustaka dan kemampuan keuangan daerah. 25
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis koleksi perpustakaan pada perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan kecamatan perpustakaan kelurahan dan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1)Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan.
(2)Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan harus ditinjau paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
(4)Pedoman pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 26

Pasal 17

Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

a.seleksi bahan perpustakaan;
b.pengadaan bahan perpustakaan;
c.pengolahan bahan perpustakaan; dan
d.penyiangan bahan perpustakaan.

Pasal 18

(1)Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan Tim Seleksi.
(2)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.pustakawan; dan
2. b.tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…