menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secaramerata berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b.menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan daerah yang prima;
19
c.menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat;
d.mewujudkan masyarakat gemar membaca;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat;
f.menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
g.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kearifan lokal sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
(3)Selain kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
a.perpustakaan sekolah pada pendidikan dasar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah;
b.perpustakaan umum tingkat Kecamatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
c.perpustakaan umum tingkat Kelurahan/Desa sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan/Desa; dan
d.perpustakaan khusus pada SKPD Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya.
(4)Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 20 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(5)Ketentuan mengenai Pembentukan dan Penyelenggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tanggung Jawab